.webp)
Kebijakan yang masuk dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang mengubah paradigma pembangunan pedesaan di Indonesia itu juga distimulan juga dengan dana desa untuk pembangunannya.
"Peran pemerintah desa kini sangat sentral dalam mengatur dan mengurus desa. Desa menjadi arena bagi masyarakat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan," kata Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi, Senin (22/10/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sambutan bersama forum yang berisi 22 negara kawasan Asia-Pasifik itu, Anwar menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan empat program untuk mendukung percepatan pembangunan desa, yaitu Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung desa, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).
"Prukades itu untuk membuat kluster ekonomi di desa-desa. Prukades memberi insentif supaya desa fokus mengembangkan produk unggulannya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa," jelas dia.
Salah satu delegasi dari organisasi ANAPROFIKO Timor Leste Ilidio mengaku terkesan dengan penyampaian dari Kemendes PDTT saat pertemuan tahunan International Fund for Agricultural Development (IFAD) Kawasan Asia Pasifik, Yogyakarta pada Sabtu (20/10) lalu. Menurutnya, fokus pada pengembangan pertanian dan para petani adalah dasar kehidupan yang sudah seharusnya dilakukan oleh negara.
"Kebijakan pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah RI menunjukkan bahwa mereka sadar terhadap pentingnya petani dan masyarakat pedesaan bagi kehidupan dan kualitas manusia dan bangsa. Ini memberikan inspirasi untuk lebih mengorganisasi petani di Timor Leste. Saat ini, hanya ada ANAPROFIKO sebagai satu-satunya organisasi masyarakat yang bergerak untuk sektor pertanian," ungkap dia.
Dia mengaku forum ini memotivasi dirinya untuk melakukan lobi yang lebih efektif kepada pemerintah Timor Leste agar lebih berpihak kepada petani. Dirinya meyakini tidak akan ada kehidupan jika tidak ada petani.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Direktur IFAD Regional Asia Pasifik Nigel Brett yang didampingi IFAD-Country representative dari masing-masing negara di Asia Pasifik. Para perwakilan tersebut diantaranya berasal dari Vietnam, Kamboja, Srilanka, Pakistan, Fiji dan Timor Leste.
Sebelumnya, pertemuan forum petani global ini sudah dilangsungkan sebanyak lima kali sejak 2008, 2010, 2012, 2014 dan 2016. Pertemuan tersebut bertujuan untuk belajar dari pengalaman antar petani di kawasan Asia Pasifik dan dinamika keterlibatan organisasi petani dengan IFAD di kawasan Asia Pasifik baik di tingkat regional dan negara.
Baca berita lainnya mengenai Kemendes PDTT di sini. (ega/hns)
