.webp)
Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai menghadiri acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Kamis (25/10/2018).
"Ekonomi kita kan lagi susah, tapi itu tidak dibatalkan, tapi mungkin tidak segera dari Presiden begitu. Tapi tetap (jalan)," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak ada, enggak ada. Enggak lah," ujarnya singkat lantaran buru-buru meninggalkan lokasi acara.
Baca juga: Menlu: Indonesia Ekspor Kereta dan Pesawat |
Di lokasi yang sama, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menerangkan, soal tunggakan itu lebih tepat ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurut proyek ini merupakan proyek jangka panjang di mana ada kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan masing-masing negara. Meski, ia tak tahu secara pasti nilai proyek tersebut.
"Itu yang lebih tepat Kemenhan ya walaupun saya tahu ceritanya. Memang dalam sebuah kerja sama dalam jangka waktu yang agak panjang. Ada kesepakatan-kesepakatan. Jumlahnya saya nggak ngerti," paparnya.
Moeldoko menuturkan, saat ini Indonesia tengah melakukan negosiasi ulang terkait pengembangan pesawat tempur tersebut. Hal itu menimbang kondisi keuangan negara. Adapun yang dinegosiasikan antara lain mengenai hak paten, pemasaran, dan lain-lain.
"Di antaranya hak paten gimana, hak marketing bagaimana, apakah kita sekian persen itu masih dalam perbincangan ulang pada waktu sidang kabinet di Bogor. Apakah nggak bisa dikurangi lagi, melihat keuangan negara, kita ambil pesawat berapa banyak, ditinjau lagi," terangnya.
Dia menambahkan, pengembangan proyek ini masih berlanjut. "Belum ada pernyataan batal, hanya diadakan review," tutupnya.
