.webp)
Namun perlu diingat, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan jika pemerintah berniat mengubah status jalan tol menjadi jalan non berbayar. Di antaranya kondisi keuangan negara untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
Seperti diketahui, biaya operasi dan pemeliharaan jalan tol selama ini ditutup oleh badan usaha jalan tol terkait. Dengan demikian, pembebasan tarif jalan tol harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara, tak semata-mata jika konsesi sebuah ruas tol sudah berakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini juga menjadi pengamatan dari Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo saat Presiden Jokowi akhirnya memutuskan menggratiskan jembatan tol Suramadu. Pasalnya, dengan demikian APBN akan kembali mendapatkan beban karena harus membayar biaya pengelolaan jembatan.
"Harus dilihat komposisi dana APBN-nya. Yang mengelola siapa? Kalau gratis, memang pemerintah punya dana untuk perawatan? Kecuali untuk urusan politik, ya terserah," katanya kepada detikFinance beberapa waktu lalu.
Namun Presiden Jokowi mengaku pemasukan dari pengoperasian jembatan Suramadu juga tak memberi sumbangan yang banyak untuk APBN. Sehingga dampak ekonomi dengan digratiskannya jembatan tol tersebut lebih besar dari kontribusinya selama berbayar ke APBN.
"Ini pemasukan untuk APBN juga nggak banyak kok. Kecil. Saya pikir triliunan, ternyata saya tanya ke Menteri PU kira-kira Rp 120 miliar," kata Jokowi.
Sebagai gambaran, biaya perawatan jalan tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur- Pluit (27 km) pada tahun 2013 lalu mencapai Rp 100 miliar/tahun. Sedangkan jalan tol terpanjang di Indonesia, ruas Cikopo-Palimanan (127 km) menelan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp 300 miliar dalam tahun pertama operasinya pada 2015.
