googletag.defineSlot('/4905536/detik_desktop/finance/pop_ups', [785, 440], 'div-gpt-ad-1574092191519-0').addService(googletag.pubads());
ADVERTISEMENT
Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 01 Nov 2018 17:44 WIB

Kepala Daerah Wajib Umumkan Kenaikan UMP Hari Ini

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Seluruh kepala daerah di 34 provinsi di Indonesia wajib mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 pada hari ini, Kamis (1/11/2018). Jika tidak dilakukan, ada sanksi yang bakal diberikan.

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Andriani menyampaikan, sanksi terhadap kepala daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Semua gubernur harus umumkan hari ini tepat waktu. Kalau ada gubernur tidak patuh pada ketetapan peraturan perundang-undangan tentu ada sanksinya, itu diatur dalam Undang-undang 23 tentang Pemerintahan Daerah," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2018).


UMP ini merupakan program strategis nasional. Di dalam aturan tersebut, tepatnya pasal 68 dinyatakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri.

Jika setelah 2 kali berturut-turut diberi teguran tertulis tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara selama
3 bulan.


Setiap tahun, kenaikan upah minimum ini selalu diumumkan oleh kepala daerah secara serentak pada 1 November.

"Diatur juga upah minimum ditetapkan dan diumumkan setiap tanggal 1 November. Artinya untuk upah minimum 2019 harus diumumkan secara serentak hari ini," jelasnya. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com