Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 01 Nov 2018 18:19 WIB

Tak Patuh Aturan UMP 2019, Pengusaha Terancam 4 Tahun Penjara

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,03% tahun depan, dan berlaku per 1 Januari 2019. Pengusaha siap-siap kena sanksi jika tidak mematuhi.

Direktur Pengupahan Kemnaker Andriani mengatakan, pengusaha yang tidak patuh bakal kena sanksi pidana yaitu penjara maksimal 4 tahun.

"Itu sanksinya berat karena sanksinya pidana. Karena perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan. Sanksinya pidana ya penjara 1 sampai 4 tahun," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (1/11/2018).


Dia menegaskan, kenaikan UMP tahun depan berlaku per 1 Januari hingga akhir Desember 2019.

"Berlaku untuk upah minimum 1 Januari 2019 sampe Desember 2019. Jadi mulai 1 Januari semua perusahaan harus membayar upah pekerja buruh sesuai upah minimum yang ditetapkan ini," jelasnya.

Selain itu, seluruh kepala daerah di 34 provinsi di Indonesia juga wajib mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 pada hari ini, Kamis (1/11/2018). Jika tidak dilakukan, ada sanksi yang bakal diberikan.


Andriani menyampaikan, sanksi terhadap kepala daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Semua gubernur harus umumkan hari ini tepat waktu. Kalau ada gubernur tidak patuh pada ketetapan peraturan perundang-undangan tentu ada sanksinya, itu diatur dalam Undang-undang 23 tentang Pemerintahan Daerah," katanya. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed