Follow detikFinance
Kamis, 08 Nov 2018 20:10 WIB

Menaker Sebut Angka Pengangguran Turun 4 Tahun Terakhir

Tia Reisha - detikFinance
Foto: Kemnaker Foto: Kemnaker
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan. Turunnya tingkat pengangguran tersebut menyentuh angka terendah selama pemerintahan Jokowi-JK.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka pada 2015 adalah sekitar 6,18% dan menurun di tahun berikutnya menjadi 5,61%. Angka tersebut kembali merosot pada 2017 menjadi 5,50%. Hingga Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka kembali turun menjadi 5,34%.

"Bicara masalah pengangguran, harus dikatakan capaian pemerintah saat ini bahwa turunnya angka pengangguran sesuai yang kita harapkan," ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Kamis (8/11/2018).


Saat menjadi narasumber dalam Press Conference Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema "Pengurangan Pengangguran" di Jakarta, Hanif juga memastikan perluasan kesempatan kerja harus terus dilakukan di perkotaan dan pedesaan. Sebab pertumbuhan industri manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman juga berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja.

"Tren dari semua basis pendidikan, TPT alami penurunan, ini artinya positif. Saya ingin lihat dari sisi ini agar kita optimis dan optimis melihat bangsa ini. Kalau tidak, nanti isinya mengeluh dan komplain seolah-olah tak ada masa depan," lanjutnya.

Dari tingkat pendidikan, Hanif mengatakan meski TPT pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selalu memberi kontribusi tertinggi tapi sejak 2015 trennya relatif mengalami penurunan. Pada 2015, TPT pendidikan SMK sebesar 12,65% dan menurun pada 2016 menjadi 11.11%, menjadi 11,41% pada 2017, hingga pada Agustus 2018 menjadi 11,24%.


Hanif juga mengaku banyak problem SDM di angkatan kerja termasuk lulusan SMK. Hingga saat ini, profil ketenagakerjaan secara keseluruhan di 2018 masih menantang. Dari 131 juta angkatan kerja, lanjutnya, 58% masih lulusan SD/SMP.

Namun ia menegaskan pihaknya telah melakukan terobosan-terobosan seperti memperbaiki akses dan mutu pendidikan formal, utamanya pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kedua, memperbaiki akses dan mutu vocational training secara masif. Langkah masifikasi diperlukan untuk mengatasi tiga problem tenaga kerja, yakni kualitas, kuantitas, dan persebaran tenaga kerja. "Itu kunci masa depan, akses dan mutu harus diperbaiki," ujarnya.

Hanif menambahkan ada hal yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pemagangan dan vocational training, salah satunya kebijakan triple skilling yang terdiri dari skilling, upskilling, dan re-skilling. Tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan dapat mengikuti program skilling agar punya keahlian di bidang tertentu.

Lalu, lanjutnya, tenaga kerja yang telah memiliki skill dan membutuhkan peningkatan akan masuk dalam program upskilling. Sedangkan yang ingin beralih skill dapat masuk ke program re-skilling.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jumlah tersebut meningkat 2,99 juta dibandingkan 2017.


Bambang mengatakan bahwa dalam rentang 2015-2018 pemerintah juga telah berhasil menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Secara absolut, jumlah pengangguran pun turun sebesar 40 ribu orang sehingga TPT telah berhasil diturunkan menjadi 5,34% tahun ini.

"Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang dan lapangan kerja formal di sektor bernilai tinggi dapat menyerap angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas," ujar Bambang.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang juga hadiri dalam acara tersebut menuturkan pihaknya akan membuat perubahan pada kurikulum SMK yang berbasis industri. Sehingga nantinya 70% kurikulum berasal dari industri.

"Kami ubah strategi SMK dari supply drive ke demand base, gimana permintaannya, laku enggak di industri. Nanti kurikulum akan industri base, jadi 40% aja dia masuk ke sekolahnya, 60%-nya masuk ke industri," tambahnya. (mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed