Amran mengatakan pada dasarnya korporasiini nantinya akan dikelola langsung oleh petani. Hanya saja, diperlukan juga pendamping untuk menjaga manajemen koorpoasi tersebut.
"Ini nanti di bawah petani. Tapi kita buatkan lembaga ini manajemen sendiri. Jadi koprasi yang di-korporasikan," kata dia di Kementan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia berharap pensiunan bisa ikut berpartisipasi untuk mengelola lahan tersebut. Pasalnya ia menilai, pensiunan memiliki banyak pengalaman di dunia pertanian.
"Yang menjadi pendamping di lapangan, manajer itu adalah purna bakti, yang pensiunan dari pertanian sehingga ini ilmu tidak diragukan lagi karena sudah ahli mengangkat produksi. Ini ada 1.000 lebih yang mau pensiun," ungkapnya.
Baca juga: Tebu, Perut Petani, dan Mimpi Swasembada |
Sementara itu, ia mengungkapkan luas lahan yang telah dikelola di tahun ini ada sebanyak 41 ribu hektar. Angka tersebut terdiri dari total lahan potensial sebesar 10 juta hektar yang berada di delapan daerah.
"Tahun ini 41 ribu hektar. Lahan yang potensial ada 10 juta hektar. Itu untuk pertanian ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Lampung," tutup dia. (dna/dna)