Rabu, 21 Nov 2018 17:32 WIB
Pengusaha: Kebijakan Pemerintah Bagus, Implementasi Belum Jalan
Foto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta - Pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan sejumlah kebijakan. Sayangnya, implementasi kebijakan tersebut belum maksimal.
"Sebenarnya kebijakan pemerintah sudah banyak yang bagus, tapi masalahnya implementasinya di lapangan belum jalan," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani dalam acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
Dia mencontohkan, perizinan terpadu atau online single submission (OSS) belum maksimal. Masih banyak aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.
"Masih banyak tumpang tindih sekarang antara pusat dan daerah. Ketidakpastian hukum. Uncertainty masih ada sampai saat ini," ujar Shinta.
Perihal tenaga kerja terampil juga menjadi perhatian para pelaku usaha. Dengan adanya industri 4.0 membutuhkan tenaga kerja terlatih yang jika tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri maka akan banyak tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
"Karena sekarang masih banyak juga masyarakat yang di bawah angka kemiskinan, bagaimana kekurangan pekerjaan yang disiapkan. Ini yang sesuatu yang harus di address," ujar Shinta.
Daya saing kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) di Indonesia juga masih menjadi catatan pengusaha. Ragam elemen dalam kemudahan EODB masih harus diperhatikan pemerintah.
"Kalau saya investor, mau masuk ke mana ya Indo atau Vietnam. Harus dibedain dong, mereka kasih apa, infra, perpajakan, EODB-nya. Mana yang lebih mudah," ujar Shinta.
(ara/fdl)
"Sebenarnya kebijakan pemerintah sudah banyak yang bagus, tapi masalahnya implementasinya di lapangan belum jalan," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani dalam acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
Dia mencontohkan, perizinan terpadu atau online single submission (OSS) belum maksimal. Masih banyak aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.
Perihal tenaga kerja terampil juga menjadi perhatian para pelaku usaha. Dengan adanya industri 4.0 membutuhkan tenaga kerja terlatih yang jika tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri maka akan banyak tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
"Karena sekarang masih banyak juga masyarakat yang di bawah angka kemiskinan, bagaimana kekurangan pekerjaan yang disiapkan. Ini yang sesuatu yang harus di address," ujar Shinta.
Daya saing kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) di Indonesia juga masih menjadi catatan pengusaha. Ragam elemen dalam kemudahan EODB masih harus diperhatikan pemerintah.
"Kalau saya investor, mau masuk ke mana ya Indo atau Vietnam. Harus dibedain dong, mereka kasih apa, infra, perpajakan, EODB-nya. Mana yang lebih mudah," ujar Shinta.
