Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan tersebut harus diambil untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan yang defisit lantaran modal asing bakal masuk ke dalam negeri.
"Enak saja ngomong begitu (menolak), heran. Kita ini situasinya transaksi berjalannya itu belum, boro-boro pulih, turun saja belum bisa," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka tinggal pasangannya ini yang harus dilihat, transaksi modal dan finansial. Kalau tidak masuk modal jangka pendek, tidak ada yang akan mengimbangi defisitnya itu," ujarnya.
Pemerintah juga tidak akan menutup diri jika ada masukan dari para pengusaha, selama ada buktinya, dan kajiannya realistis.
"Bukan mau menang-menangan berteriak. Kalau punya bukti, kasih, kita akan kaji bersama-sama, tidak sendirian, bersama-sama," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia meminta kebijakan DNI dicabut.
"Anggota HIPMI kita UMKM, kita minta DNI dicabut itu, 90% anggota HIPMI UMKM itu mau di-kemanakan anggota saya itu?" katanya kepada detikFinance beberapa waktu lalu.
Tonton juga 'Darmin Sebut Ekonomi RI Meningkat di 4 Tahun Era Jokowi-JK':
(fdl/fdl)