Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 23 Nov 2018 17:00 WIB

Pemerintah Rilis Aturan DNI Setelah Dengar Suara Pengusaha

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Peraturan presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) rencananya akan terbit minggu ini. Namun belakangan terjadi penolakan dari pengusaha sehingga harus disosialisasikan lagi.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, pihaknya perlu mensosialisasikan lagi ke pengusaha agar masalah yang ada bisa diselesaikan. Setelah itu tuntas, baru dibawa ke Presiden Joko Widodo (Widodo) untuk ditandatangani.

"Setelah sosialisasi kita akan duduk bersama-sama. Nah nanti setelah itu, bagaimana hasilnya ya itu yang akan kita naikkan ke presiden," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Menurutnya, saat ini ada pemahaman yang kurang dari pengusaha dalam memaknai aturan tersebut. Untuk itu, Darmin akan membuatkan daftar 25 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI. Satu per satu akan dijelaskan ke pengusaha.

"Supaya jelas lah, dan puas gitu. Jangan kemudian karena ada yang menyelewengkan diskusi bilang (bidang usaha) pengupasan umbi asing dibuka, jadi kacau gitu," lanjutnya.

Sosialisasi, paling tidak akan dilakukan selama seminggu ke depan.


"Ya kita katakanlah berapa hari, sampai dengan akhir minggu ke depan, kita fair saja. Kita buktikan tidak benar. Kalau dia punya bukti dia yang benar, ya kita ikuti. Gampang sekali," paparnya.

Lanjut Darmin, sebenarnya pihaknya sudah berdiskusi dengan pengusaha mengenai kebijakan relaksasi DNI. Namun hal itu dianggap belum tuntas oleh pengusaha.

"Oke kita teruskan diskusinya, tapi benar anda ya kita terbuka, kita tidak mau menang-menangan sendiri ya. Kita harapkan dari Kadin, dari HIPMI, bukan cuma mau menang-menangan, terbuka. Yang benar ya kita benarkan, yang salah, kita salahkan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Darmin mengatakan, bahwa paket kebijakan ekonomi yang diperbaharui ini akan mulai berlaku pada pekan depan. Isi kebijakan yang mulai berlaku itu ialah tentang perluasan insentif tax holiday dan Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Kalau berlakunya memang begini untuk perluasan tax holiday fasilitas pajak akan segera berlaku dalam seminggu. Kemudian untuk DNI juga akhir minggu depan kita berlaku," kata Darmin dalam peluncuran tersebut, Jumat (16/11/2018).

(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com