Jumat, 23 Nov 2018 18:31 WIB
Pengusaha Muda Yakin Pemerintah Merevisi Kebijakan DNI
Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). HIPMI menilai kebijakan itu akan menghantam pengusaha nasional khususnya UMKM.
Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa sejak awal kebijakan DNI diumumkan, HIPMI tegas menolaknya. Apalagi sekitar 90% anggota HIPMI adalah pengusaha UMKM.
"Saya yakin belum ada asosiasi setegas ini, karena kami pelaku UMKM. Kalau Kadin kan pengusaha besar. Kita akan di garda ke depan bersama dengan UMKM. Saya tidak akan menari-nari di atas penderitaan UMKM. Sebagai pemuda yang pernah menjadi UMKM, kami tidak main-main," ujarnya di Markas Repnas Untuk Jokowi Ma'ruf, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Seperti asosiasi pengusaha lainnya, HIPMI, kata Bahlil juga tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu terkait DNI. Padahal HIPMI sudah dimintakan masukan terkait kebijakan DHE dan tax holiday yang merupakan satu Paket Kebijakan Ekonomi.
Akhirnya kemarin pemerintah mengajak para pengusaha berdiskusi terkait DNI. Hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kadin dan HIPMI.
"Kami sampaikan bahwa rasa-rasanya kebijakan Pak Jokowi sangat mulia untuk melindungi UMKM. Kenapa kemudian kebijakan Pak Jokowi begitu baik diterjemahkan oleh pembantunya tidak diterjemahkan. Kalau masukan HIPMI tidak diterima maka HIPMI akan di garda pertama bela UMKM," ujarnya.
Kebijakan DNI sendiri sebenarnya masih bisa berubah sebelum Perpres-nya ditanda-tangani. Bahlil mengaku yakin pemerintah mendengar masukannya dan merevisi rencana kebijakan itu.
"Paket kebijakan ini Keppresnya belum diteken. Sampai saat ini belum ada. Nah kita berdoa dengan komunikasi insyaAllah akan berikan informasi yang positif untuk UMKM. Secara pribadi saya yakin itu," tegasnya.
Tonton juga 'Berawal dari Iseng Hingga Menghasilkan Omzet Puluhan Juta':
(das/fdl)
Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa sejak awal kebijakan DNI diumumkan, HIPMI tegas menolaknya. Apalagi sekitar 90% anggota HIPMI adalah pengusaha UMKM.
"Saya yakin belum ada asosiasi setegas ini, karena kami pelaku UMKM. Kalau Kadin kan pengusaha besar. Kita akan di garda ke depan bersama dengan UMKM. Saya tidak akan menari-nari di atas penderitaan UMKM. Sebagai pemuda yang pernah menjadi UMKM, kami tidak main-main," ujarnya di Markas Repnas Untuk Jokowi Ma'ruf, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Akhirnya kemarin pemerintah mengajak para pengusaha berdiskusi terkait DNI. Hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kadin dan HIPMI.
"Kami sampaikan bahwa rasa-rasanya kebijakan Pak Jokowi sangat mulia untuk melindungi UMKM. Kenapa kemudian kebijakan Pak Jokowi begitu baik diterjemahkan oleh pembantunya tidak diterjemahkan. Kalau masukan HIPMI tidak diterima maka HIPMI akan di garda pertama bela UMKM," ujarnya.
Kebijakan DNI sendiri sebenarnya masih bisa berubah sebelum Perpres-nya ditanda-tangani. Bahlil mengaku yakin pemerintah mendengar masukannya dan merevisi rencana kebijakan itu.
"Paket kebijakan ini Keppresnya belum diteken. Sampai saat ini belum ada. Nah kita berdoa dengan komunikasi insyaAllah akan berikan informasi yang positif untuk UMKM. Secara pribadi saya yakin itu," tegasnya.
Tonton juga 'Berawal dari Iseng Hingga Menghasilkan Omzet Puluhan Juta':
(das/fdl)
