Soal Data Kemiskinan, BPS: Kalau Ada 'Gorengan' di Tahun Politik Wajar

Bogor - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan di Indonesia 9,82% alias single digit posisi Maret 2018. Tingkat kemiskinan yang single digit itu sempat membuat polemik, hingga dibawa ke ranah politik, padahal metodologi yang digunakan BPS sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan dalam menghitung angka kemiskinan BPS menggunakan metodologi yang mengacu pada standar internasional. Dia menyebutkan angka kemiskinan single digit yakni 9,82% di pemerintahan saat ini adalah yang pertama kalinya.

Baca juga: Bicara Data, Kepala BPS: BPS Independen, Kalau Tidak Bubarin Saja

"Kita juga sudah sampaikan alasannya, sekarang kan bansos lancar, banyak juga program lainnya yang berjalan baik," kata Suhariyanto dalam acara workshop di Aston Hotel & Resort Bogor, Sabtu (24/11/2018).

Menurutnya pihak-pihak yang ingin menggunakan data BPS sebaiknya membaca dengan utuh, misalnya dilihat data-data pendukung hingga data yang lebih spesifik.

Baca juga: Kemiskinan Dibawa ke Politik, Kepala BPS: Pakai Data Valid!

"Jadi harusnya lebih utuh, tidak hanya 9,82%nya tapi juga dilihat kenapa bisa turun ke 9,82%, tapi BPS tetap objektif tidak memihak ke satu pihak. Kalau ada 'gorengan' (data) di tahun politik wajarlah. Semua akan menggunakan data untuk kepentingan masing-masing tapi BPS tetap independen," ujarnya.

Dia juga menanggapi pihak yang membandingkan data kemiskinan BPS dan data Bank Dunia. Menurut Suhariyanto Bank Dunia juga memakai data mentah ekonomi Indonesia dari data BPS.

Baca juga: BPS Sebut Asian Games dan IMF-WB Meeting Berdampak ke Ekonomi RI

"Data kemiskinannya juga yang mentahnya mereka ambil dari BPS. Hanya dia garis kemiskinannya menggunakan US$ 1,9 karena tujuan dia membandingkan Indonesia dengan negara lain, tapi kalau World Bank mau menganalisis kemiskinan di Indonesia dia pakai data BPS," jelas dia. (kil/hns)