.webp)
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, platform Simdasi ini bisa menjadi solusi terhadap perbedaan data di daerah dan nasional yang masih kerap terjadi.
"Ini dibangun dalam upaya mengharmonisasi kegiatan pengumpulan daerah dalam angka dengan rencana dan strategi pembangunan Satu Data Indonesia," katanya dalam Seminar Satu Data Indonesia menuju Era Revolusi Industri 4.0 di Swiss-Belhotel, Jakarta, Senin (26/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Perpres Satu Data bakal Dirilis Bulan Depan |
Saat ini progres masih terus berlangsung. Menurutnya pihaknya masih butuh masukkan dari para pihak terkait. Harapannya platform ini mulai bisa dimanfaatkan pada 2019.
"Untuk Simdasi ini kita berharap kita bisa implementasikan segera, tahun 2019 supaya seluruh data menjadi konsisten, ini penting sekali," ujarnya.
Sebagai contoh, di mana masih terjadi perbedaan data daerah dan nasional, yaitu mengenai jumlah guru SD di Yogyakarta. Berdasarkan data nasional, jumlah guru SD di sana pada 2015-2016 adalah 20.809. Sementara dari data daerah, jumlahnya adalah 19.897. Jadi ada selisih 912 orang.
Baca juga: BPS Kesulitan Mendata Transaksi Toko Online |
"Hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita kaji ulang, apakah karena konsep, apa perbedaan waktu dan sebagainya. Perbedaan kecil pun bisa menjadi masalah untuk permasalahan monitoring dan pengambilan kebijakan," paparnya.
Oleh karenanya, integritas data ini menjadi sangat penting untuk pengambilan kebijakan dan menentukan arah pembangunan ke depan.
"Kalau itu bisa terwujud saya yakin perencanaan pembangunan Indonesia akan jauh lebih bagus," tambahnya.
Tonton juga 'Kepala BPS Akui Ada Perbedaan Data Pusat dan Daerah':
 |
