Tegur Pemerintah soal Utang BUMN, DPR: Bagaimana Bisa Dibilang Aman?

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR-RI Daniel Lumban Tobing mempertanyakan total utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar. Menurut Daniel utang yang besar tidak bisa dibilang aman.

Dia pun meminta penjelasan dari Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN/Komisaris BUMN, Aloysius Kiik Ro. Aloy sebelumnya katakan utang dalam kondisi aman.

"BUMN Pak Aloy katakan ini aman. Apa yang nyatakan aman 5 tahun lagi," tegas Daniel pada Rapat Dengar Pendapat DPR dengan Kementrian BUMN, di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR Senayan, Senin (3/12/2018).

Baca juga: Utang BUMN Rp 5.271 Triliun, Pemerintah: Bisa Dibilang Aman

Daniel mengatakan bahwa Kementerian BUMN masih kurang transparan dalam melaporkan utangnya. Daniel juga menanyakan bagaimana proyeksi utang BUMN ke depannya.

"Harusnya sebelum bicara masing masing, Kementerian BUMN ini jelaskan kebijakannya gimana, jadi kita tahu ternyata Kementerian ada perannya bukan hanya administrasi. Singkatnya bagaimana ini utangnya, bakal naik atau turun," pungkasnya.

Daniel menilai hingga kini utang BUMN belum aman. "Saya nggak lihat ini aman, kalau transparan kita pun aman dengarnya," ujarnya.

Baca juga: Hingga September 2018, Utang BUMN Capai Rp 5.271 Triliun

Sebelumnya, Aloysius mengatakan utang BUMN yang jumlahnya mencapai Rp 5.271 triliun bisa dikatakan aman.

"Dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan membayar utang jangka panjang dan pendek serta dapat dikatakan aman," tambahnya. ( (zlf/zlf)