.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tugas orang nomor satu di Kementerian Keuangan juga harus membuat masyarakat mengetahui bahwa APBN itu merupakan tanggung jawab bersama.
"APBN itu uang kita, masyarakat itu perlu tahu, ini bagian dari UU dasar komunikasi itu dimandatkan, ini bagian dari akuntabilitas, cara menjangkau masyarakat," kata Sri Mulyani di Acara Harkodia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengatakan, nilai APBN yang mencapai ribuan triliun pun harus dikawal oleh masyarakat mulai dari penerimaan dan dibelanjakan untuk apa saja.
Upaya Kementerian Keuangan agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap APBN dengan cara menyebarkan informasi melalui sosial media. Strategi itu dilakukan karena masyarakat Indonesia sudah banyak yang memiliki.
"10 tahun lalu medsos belum jadi wahana, dulu komunikasi lewat media cetak, radio televisi, dan konstituennya," ujar dia.
Dengan media sosial, tim komunikasi Kementerian Keuangan pun dalam beberapa waktu belakang telah memanfaatkannya sebagai wadah pemberian informasi bagi masyarkat mulai dari mengelola APBN.
"Saya ada Biro Komunikasi Kemenkeu dan saya mulai pakai sosmed, itu paling efektif. Sri Mulyani juga sebagai individu dikenal, institusi dan saya sebagai menterinya memperkuat ini," ujar dia.
Setidaknya, sosial media yang dimanfaatkan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat antara lain Facebook, Twitter, dan Instagram.
Sebelum ada media sosial, Mantan Direktur Pelaksana Bak Dunia ini menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai APBN itu sangat sedikit.
Menurut dia, yang ingin mengetahui APBN hanya segelintir orang yang berdasarkan tugas. Misalnya, anak kuliah yang sedang mengerjakan APBN.
"Jadi 450 lembar nota keuangan harus menjadi 140 karakter di Twitter, lewat Instagram, ini tujuannya untuk memperkuat, aksesibilitas dan bagian dari akuntabilitas," jelas dia.
Tonton juga 'KPK Tetapkan 4 Tersangka Suap APBN-P 2018, Ada Anggota DPR':
 |
