Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 05 Des 2018 21:45 WIB

Efektif Cegah Gratifikasi, Kementan Raih Penghargaan KPK

Akfa Nasrulhak - detikFinance
Foto: kementan Foto: kementan
Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih penghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan yang mewakili Menteri Pertanian saat menerima penghargaan tersebut menegaskan pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita yakni mewujudkan pemerintahan bersih, efektif dan demokratis yang harus dijalankan dengan sepenuh hati.

"Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian, dan kemudian diterapkan ke masing-masing individu. Selain itu kita juga membangun sistem pengendalian intern di setiap unit," ujar Justan dalam keterangan tertulis, Rabu (5/12/2018).



Justan juga mengatakan penyimpangan tidak bisa ditoleransi. menurut Justan, standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan juga membantu fokus pada capaian sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan.

Hal ini terkait dengan komitmen Kementan terutama untuk visi memastikan lumbung pangan dunia.

"Menteri Pertanian menegaskan tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Kita tegas menerapkan aturan baik untuk penyelenggara negara maupun pengusaha yang bermain-main dengan anggaran dan kinerja," tegas Justan.

Justan menambahkan, pada prinsipnya Kementan membuka pintu untuk KPK dalam membantu pemberantasan korupsi di lingkungannya.

"Bahkan Menteri Amran, secara praktik sejak awal kepemimpinannya, menyediakan ruangan khusus untuk anggota KPK agar bisa menjalankan tugas mencegah gratifikasi," ujar Justan.



Sebagai informasi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan sebanyak 1.295 pegawai sejak 2014 menjalani mutasi dan demosi, bahkan dipecat karena terbukti melanggar hukum.

Amran juga mem-blacklist sejumlah perusahaan di bidang pertanian yang terindikasi bertindak merugikan negara. Dalam memberantas mafia, Amran juga menyatakan ada sekitar 700 orang yang tengah menjalani proses hukum, dan yang ditetapkan tersangka kurang lebih 400 orang.

Selain penghargaan dari KPK, Kementan juga sudah mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016, dan berhasil dipertahankan di 2017. Status yand ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan yang pertama sejak 10 tahun penilaian oleh KPK, dan menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan.

Kementan menjadi satu dari tiga penerima penghargaan tersebut, selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Sebuah apresiasi yang sangat konstruktif dalam menjaga semangat, mengingat saat ini ada 34 kementerian yang juga berusaha memberantas korupsi.

Penghargaan tersebut diberikan KPK sebagai rangkaian dari Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu (5/11/2018). Sebelumnya, penghargaan dengan kategori yang sama telah diterima Kementan pada tahun 2017 lalu. (mul/mpr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed