.webp)
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2004-2012 Said Didu mengkritik penugasan pemerintah terhadap BUMN. Pasalnya kondisi tersebut membuat BUMN memikul beban berat.
Sebagai contoh adalah PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung beban akibat penugasan menjual BBM premium di bawah harga keekonomian, sehingga harus menanggung selisih harga. Begitupun PT PLN (Persero) yang dianggapnya terbebani dengan menjual tarif listrik, di mana hingga 2019 diminta untuk tidak naik.
"Kalau penugasan BUMN tidak ekonomis, pemerintah wajib memberikan ganti. Tapi ini memberi penugasan tapi kerugian tanggung sendiri, dikasih tugas tidak layak tapi tidak diganti," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Dia pun mengatakan, pemerintah masih punya utang ke Pertamina dan PLN yang belum dibayar.
"Utang ke Pertamina juga banyak, utang ke PLN juga banyak, utang ke beberapa BUMN banyak sekali," sebutnya.
Bahkan menurutnya ada BUMN yang terpaksa berutang karena utang oleh pemerintah belum dibayar.
"Kenapa PT Pupuk berutang Rp 49 triliun, karena tidak dibayar pemerintah. Jadi utang yang harus ditanggung pemerintah dialihkan ke BUMN. Ini menyembunyikan sampah di balik karpet," jelasnya.
Tonton juga 'Serikat Buruh Nilai BUMN Lebih Modern, Bisa Cari Modal Sendiri':
 |
(eds/eds)
