Sandi Mau Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Pengusaha: Bukan Hal Baru

Jakarta - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berjanji jika pihaknya menang akan membangun infrastruktur tanpa berutang. Salah satu caranya dengan mengajak pihak swasta.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan memang bisa membangun infrastruktur sebuah negara tanpa berutang. Caranya dengan mengajak pihak swasta.

"Saya ingat disampaikan dari sana kok bisa bangun infrastruktur tanpa utang. Itu mungkin hanya bisa berlaku jika secara bisnis itung-itungannya masuk, itu baru bisa mengajak swasta. Ini mesti dibedain nih," ujarnya di 86 Hub, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Rosan mengatakan, pengusaha yang ikut bergabung dalam Timses Jokowi-Amien itu mengatakan, pihak swasta tentu akan memilah-milah proyek infrastruktur yang akan ditawarkan. Jika dianggap tidak menguntungkan tentu mereka tidak mau.

"Jadi hitungannya, return-nya, profit-nya karena tidak ada pengusaha yang mau masuk menggarap infrastruktur kalau rugi. Kalau itu project-nya project yang menguntungkan pengusaha pasti masuk. Kalaupun bisa masuk yang berutang ya pengusaha itu," terangnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Mau Rakyat Senang, Buat Saja Bansos Sebanyak-banyaknya

Sementara untuk proyek infrastruktur yang tidak memiliki nilai ekonomi namun sangat dibutuhkan, kata Rosan, pasti pemerintah yang akan menanggungnya melalui APBN. Sehingga wajar jika pemerintah berutang.

Dia juga menilai sebenarnya pemerintah juga sudah mulai menerapkan pembangunan infrastruktur melalui Kemitraan Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership (PPP). Sehingga dia menilai ide yang diucapkan Sandi bukan hal yang baru.

"Jadi sekarang sudah banyak bangun infrastruktur tanpa utang. Sudah banyak. Sekarang kaya Bappenas saja ada proyek PINA itukan dibangun PPP, kerja sama pemerintah-swasta. Sudah banyak kita bangun pake itu, bukan suatu hal yang baru," ujarnya.

Baca juga: Soal Utang untuk Infrastruktur, Erick Thohir: Bukan Pemborosan

Namun, menurutnya meski bisa secara penuh menggandeng swasta dalam membangun infrastruktur, utang tetap ada. Pihak swastalah yang nantinya akan berutang. Sebab biasanya proyek infrastruktur di sebuah perusahaan menggunakan konsep pembiayaan 30% ekuitas sisanya berutang.

"Jadi mesti dipisahin. Tidak bisa semua dipukul rata. PPP atau KPS (kerja sama pemerintah swasta) ini sudah berjalan dari dulu, bukan suatu hal yang baru. Ya pengusaha atau KPS ini tapi yang berutang siap ya swasta, jadi ya ujung-ujungnya utang juga," tandasnya. (das/dna)