Debat Sri Mulyani VS Zulkifli Hasan soal Utang

Kaleidoskop 2018

Debat Sri Mulyani VS Zulkifli Hasan soal Utang

Saifan Zaking - detikFinance
Selasa, 25 Des 2018 10:45 WIB
Debat Sri Mulyani VS Zulkifli Hasan soal Utang
Ketua MPR Zulkifli Hasan/Foto: Tsarina/detikcom
Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan pada 16 Agustus lalu menyebutkan jika pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah tidak aman. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pernyataan Ketua MPR tak sesuai dengan fakta yang ada.

Zulkifli Hasan menyindir utang pemerintah Indonesia sudah di luar batas kewajaran. Zulkifili menyebut bahwa cicilan utang pemerintah yang mencapai Rp 400 triliun sudah terlalu tinggi.

Sementara utang pemerintah saat ini sudah di atas Rp 4.000 triliun. Utang itu didapat dari bermacam sumber, baik utang bilateral, multilateral, hingga surat utang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Sri Mulyani Indrawati menepis sindiran Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyindir utang pemerintah sudah tidak wajar. Dia menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah semakin baik setiap tahunnya.

Perseteruan ini menjadi salah satu topik yang juga banyak disorot masyarakat pada bulan Agustus lalu. detikFinance pun merangkumnya dalam Kaleidoskop Agustus 2018, berikut ulasannya.

Zulkifli Bilang Utang Pemerintah Tak Wajar

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan/Foto: Dok. MPR RI
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang tersebut.

"Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. agar ketahanan ekonomi kuat," kata Zulkifli.

Menurutnya, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini. Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional.

Zulkifli juga menyoroti besaran utang pemerintah yang diketahui jumlahnya mencapai Rp 4.200 triliun. Dia mengatakan, kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran.

"Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," kata Zulkifli.

Sri Mulyani Balas Sindiran

Foto: Lamhot Aritonang
Sindiran itupun langsung dibalas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019. Sri Mulyani mulai masuk menjelaskan tentang kesehatan postur APBN. Dia memaparkan data tentang turunnya defisit APBN dan keseimbangan primer yang semakin menuju arah positif.

"Ini sebabnya Ketua MPR nyeletuk tentang utang. Perkembangan defisit APBN dan keseimbangan primer hanya untuk membuktikan kami kelola dengan baik, terutama masalah utang adalah sangat hati-hati," ujarnya di JCC, Senayan.

Sri Mulyani memaparkan defisit APBN paling besar terjadi pada 2015 sebesar 2,59% terhadap PDB senilai Rp 298,5 triliun. Setelah itu defisit APBN semakin mengecil, hingga pada RAPBN 2019 pemerintah percaya diri defisit APBN berada di level 1,84% dengan nilai Rp 297,2 triliun.

"Defisit pada 2015 besar karena saat itu menghadapi situasi karena harga komoditas jatuh. Sehingga defisit agak lebih dalam," tambahnya.

Tingkat keseimbangan primer juga semakin membaik. Pada 2015 berada di level 1,23% terhadap PDB. Tahun depan pemerintah targetkan berada di posisi 0,13% terhadap PDB.

Setelah memaparkan data tersebut, Sri Mulyani pun menantang jika ingin membicarakan utang, maka harus menggunakan bahasa data yang sama.

"Ini sekali lagi ingin membuktikan kalau ingin politisasi utang kita dalam bahasa yang sama tidak hanya nominal tapi menggunakan rambu-rambu yang ada, untuk melihat prudent atau tidak prudent kelola utang," tegasnya.

Keduanya Tak Mau Kalah, Malah Bilang Sesat

Foto: Zulkifli Hasan vs Sri Mulyani
Awalnya Zulkifli menyindir kondisi utang pemerintah yang disebut sudah tidak wajar. Pernyataannya itu dia sampaikan saat melakukan pidato dalam sidang tahunan MPR 16 Agutus 2018 kemarin.

Pernyataan itu dibantah Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019. Hari ini juga dia melontarkan pernyataan melalui laman Facebook-nya. Dia menganggap pernyataan tersebut politis dan menyesatkan.

"Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan," kata dia seperti dikutip dari laman Facebooknya, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Zulkifli tak mau kalah. Di DPR Zulkifli menegaskan kapasitasnya sebagai Ketua MPR memang berbicara terkait politik, dan dia balik mengkritik Sri Mulyani.

"Yang menyesatkan tuh catat Menteri Keuangan bukan ketua MPR ya. Ini MPR DPR, ini lembaga politik bukan lembaga sosial, lembaga politik tempatnya," tegasnya.

Hanya Lempar Senyum

Foto: Lamhot Aritonang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya memberikan senyuman ketika dikonfirmasi tentang saling tuding dirinya dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Tidak ada sepatah kata yang diucapkan, hanya senyum dan ucapan penutup yang menyudahi sesi wawancara dengan awak media. Dia tak mau berkomentar lebih jauh.

"Sudah yah makasih," kata Sri Mulyani sambil tersenyum kemudian menutup pintu mobilnya, di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Pada hari itu, Sri Mulyani beserta jajaran kabinet kerja lainnya baru saja menghadap Presiden Jokowi. Agenda pembahasannya pun seputar alutsista. Sebab, turut hadir Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Pesan Sri Mulyani

Foto: Eduardo Simorangkir
Menurut dia, pemerintah saat ini berupaya untuk menjaga kondisi keuangan negara dan berhati-hati dalam mengelola kebijakan utang. Dari laman Facebook resminya, Sri Mulyani mengajak seluruh pihak untuk membuat masyarakat lebih cerdas dengan informasi yang akurat.

"Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat," kata Sri Mulyani dari laman Facebooknya, dikutip Sabtu (25/8/2018).

Dia mengungkapkan, terkait utang yang dikelola pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang mandiri dan tak ketergantungan dengan utang. Pemerintah juga tetap mengedepankan asas kehati-hatian.

Sri Mulyani menyebut, dengan upaya yang dilakukan pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016 lalu.

"Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?," imbuh dia.

Halaman 2 dari 6
(ara/ara)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads