.webp)
Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) M. Nurdin mengatakan, untuk penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi sebanyak 1.465 KK di 22 lokasi dan 167 lokasi yang menjadi target UPT dan 22 Kota Terpadu Mandiri (KTM). Juga, terbentuknya 153 kawasan dan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
Selain itu, di akhir 2018 ini, telah terakumulasinya sertifikat tanah yang mencapai hampir 72 ribu bidang sertifikat. Menurutnya, kerja nyata pembangunan transmigrasi turut mengembangkan kawasan menjadi desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat memberikan laporan dalam acara pemantapan pelaksanaan anggaran dan penyerahan POK TA 2018 Ditjen PKTrans dan PKP2Trans dan rapat persiapan pelaksanaan anggaran 2019, di kantor Kemendes, di Jakarta, Kamis (27/12/2018) itu, Nurdin mengatakan realisasi penyerapan akhir anggaran 2018 kegiatan PKTrans dan PKP2Trans rata-rata 93%. Ia didampingi oleh Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Tranmigrasi (PKP2Trans) R. Hari Pramudiono.
Nurdin menambahkan, rencana kerja PKP2Trans di 2019 akan melakukan pembukaan lahan, kemudian pembangunan jalan, jembatan, rumah transmigrasi dan SHB, fasilitas umum, drainase. Sedangkan PKTrans melakukan pengembangan dalam melengkapi di UPT yang dibina 5 tahun, melengkapi sarana prasarana, kegiatan ekonomi, kesehatan, dan sertifikat tanah.
"Tiga program utama transmigrasi untuk tahun 2019, pertama, revitalisasi semua sarana prasarana yang ada di daerah untuk dimaksimalkan terutama revitalisasi lahan utama agar produktivitasnya meningkat. Merehab jalan, jembatan, jaringan irigasi, pintu air agar membangun embung, dan menunjang program prukades sehingga produktivitas meningkat," papar Nurdin.
Kedua, lanjut Nurdin, adalah program kemitraan, dari Rp 15,6 triliun, sekarang menjadi Rp 16,9 triliun investasi dari program transmigrasi. Beberapa sudah dilakukan groundbreaking tanam perdana di salah satu kecamatan di Merauke untuk Suku Marind dan Suku Jenan kurang lebih 300 KK.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengapresiasi atas target-target yang sudah dijalankan dalam program ketransmigrasian. Ia senang karena target transmigrasi sudah terlampaui semuanya dan ini karena kerja sama dan kerja keras pegawai transmigrasi di Kemendes PDTT dan dinas transmigrasi di daerah.
"Kerja keras kita membantu mempercepat penderitaan dari 27 juta orang miskin yang ada di Indonesia, dari 27 juta orang yang mereka harus ambil air saja 3 jam, jadi kita kerja lambat saja sudah memperpanjang kesengsaraan mereka, apalagi kalau hak mereka kita rampas, itu kita zalim," kata Eko.
Menurut Eko, bisnis model transmigrasi saat ini berbeda dari masa lalu. Jika masa lalu transmigrasi ittu memindahkan dari daerah padat ke daerah miskin, dan tuntutannya pun berbeda. Sementara sekarang transmigrasi tidak hanya memberikan sawah, cangkul, bibit, jadup, namun disediakan pascapanen, sehingga mereka tidak kesulitan menjual produknya dan tidak ada pilihan untuk kembali ke kota jadi buruh dan sebagainya.
Menurutnya, harus diakui bahwa transmigrasi juga menyisakan persoalan, karena ternyata masyarakat pendatang etos kerjanya lebih kuat dan lebih cepat majunya dari masyarakat lokal. Dan hal itu menimbulkan kesenjangan yang bisa menimbulkan gejolak sosial.
"Nah hal-hal demikian yang kita evaluasi karenanya model trasnmigrasi kita ubah. Pertama, transmigrasi yang kita lakukan adalah transmigrasi lokal, memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bisa mendapatkan kesempatan. Setelah masyarakat lokalnya terakomodasi baru kita bawa masyarakat dari daerah lain yang lebih padat untuk membantu. Makanya beberapa daerah masih kita berlakukan moratorium untuk transmigrasi," paparnya.
Eko melanjutkan, sebagian besar anggaran didekontrasikan ke daerah-daerah. Keberanian politik seperti ini membuat desa tidak akan bisa independen, karena menurutnya, apabila daerah tidak diberikan bisnis modelnya, maka tidak akan berubah karena yang paling tahu di daerah adalah daerah itu sendiri.
"Transmigrasi punya peran yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan. Dalam mempercepat proses pembangunan transmigrasi melibatkan kementerian atau lembaga lain, dunia usaha dan perbankan. Investasi pascapanen swasta di daerah-daerah mencapai Rp 47 triliun di kawasan perdesaan dan Rp 16,9 triliun di kawasan transmigrasi," pungkasnya.
Perlu diketahui, pada 2019 pemerintah akan membuka lahan pemukiman transmigrasi di 10 provinsi seluas 1.334,33 hektare untuk penempatan 1.465 KK.
Baca berita lainnya dari Kemendes di sini. (ega/prf)
