Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 03 Jan 2019 15:02 WIB

Timses Prabowo-Sandiaga Ungkap 'Kado' Semu Sri Mulyani di Akhir 2018

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Pencapaian APBN 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disambut dengan gegap gempita oleh pemerintahan, tak terkecuali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pencapaian ini seolah-olah sebagai kado akhir tahun dari Kementerian Keuangan yang dikomandani oleh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini untuk pemerintah khususnya Presiden Jokowi.

Namun, Timses Prabowo-Sandi Handi Risza mempertanyakan hal mendasar atas kado akhir tahun tersebut, yaitu apakah dampaknya juga signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, pencapaian APBN 2018 belum cukup kuat mendorong laju perekonomian nasional, serta beberapa indikator perekonomian seperti angka kemiskinan dan pengangguran.

Pencapaian pemerintah tersebut tergambar dalam realisasi penerimaan negara dalam APBN 2018 per akhir Desember 2018 tembus 102,5% atau setara Rp 1.942,3 triliun atau 102,5% dari target APBN yang sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Lalu, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,2% dari target Rp 2.220,7 triliun. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2018 sebesar Rp 259,9 triliun atau sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto dari target Rp 325,9 atau 2,19% dalam APBN 2019.

"Pencapaian anggaran pemerintah tersebut belum cukup kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2018," kata Handi dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Dia bilang, pemerintah meramalkan sepanjang tahun 2018 ekonomi hanya tumbuh 5,15% atau tidak mencapai target APBN 2018 yang mencapai 5,4%.

"Artinya pertumbuhan sektor perpajakan yang mencapai 13,2% belum berkorelasi positif dengan perekonomian. Begitu pula kinerja belanja negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum signifikan mengangkat perekonomian nasional," ujar dia.

Secara umum, kata Handi, kinerja sektor perpajakan masih belum maksimal. Sampai dengan akhir Desember 2018 penerimaan pajak mencapai Rp 1.315,9 triliun atau sebesar 92,4% dari target sebesar Rp 1.424,00 triliun dalam APBN 2018. Dengan kata lain masih terdapat shortfall (kekurangan penerimaan/defisit) pajak mencapai Rp108,1 triliun.

"Angka ini jauh lebih lebar dibandingkan target Pemerintah yang memperkirakan shortfall pajak berkisar Rp 73,1 triliun," jelas dia.
Selain itu, Handi mengungkapkan, faktor kenaikan harga minyak dunia, yang berimbas pada harga acuan minyak Indonesia (ICP), turut andil dalam mendongkrak penerimaan negara dalam APBN 2018. Sepanjang tahun ini, ICP bergerak pada rentang harga US$ 59-77 per barel. Akhir November lalu, ICP mencapai US$ 62,98 per barel. Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN 2018 hanya sebesar US$ 48 per barel.

Oleh karena itu, Handi menilai bahwa windfall atau durian runtuh yang didapat pemerintah belum mampu mendongkrak perekonomian nasional di tahun 2018 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Adanya selisih antara asumsi APBN dengan pergerakan harga minyak dunia membuat penerimaan negara dari sektor migas otomatis meningkat tajam, baik dari pajak, maupun penerimaan lain non-pajak," jelas dia.

Adapun, kontribusi harga minyak dunia tersebut, terlihat pada penerimaan PPh Migas sebesar Rp 64,7 triliun atau mencapai 156% dari target APBN 2018 sebesar Rp 38,13 triliun. Begitu pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP mencapai Rp 407,1 triliun atau 147,8% dari target APBN 2018 sebesar Rp275,42 triliun. Dimana kontribusi PNBP SDA Migas per Nov 2918 mencapai Rp119,82 triliun atau sekitar 149,13% terhadap APBN 2018.

Dalam realisasi APBN 2018 juga pemerintah masih melakukan gali lubang tutup lubang karena nilai keseimbangan primer negatif Rp 1,8 triliun.
Begitu juga dengan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut dia, angka kemiskinan per akhir Desember 2018 yang mencapai 9,82%, belum bisa menggambarkan kinerja Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Rata-rata penurunan angka kemiskinan justru semakin lambat. Dari tahun 2015 hingga 2018, penurunan angka kemiskinan rata-rata hanya mencapai 0,88% jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai angka 3,4%.

Sedangkan angka pengangguran yang mencapai angka 5,34% pada akhir tahun 2018. Persentase penurunan angka pengangguran dalam empat tahun terakhir rata2 hanya mencapai 0,84%, jauh dari periode sebelumnya yang mencapai 2.0%.



Tonton juga 'Lagi, Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan Terbaik!':

[Gambas:Video 20detik]

Timses Prabowo-Sandiaga Ungkap 'Kado' Semu Sri Mulyani di Akhir 2018

(hek/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed