Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 04 Jan 2019 17:57 WIB

Anggaran BMKG Kurang, Fadli Zon: Peringatan Bencana Lemah

Saifan Zaking - detikFinance
Foto: Tsarina/detikcom Foto: Tsarina/detikcom
Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kritik terkait anggaran untuk penanganan bencana alam. Kritik tersebut ditujukan karena anggaran yang diberikan selalu jauh dari kebutuhan.

Ia mengatakan sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, anggaran seharusnya bersifat responsif terhadap penanganan bencana.

"Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yang lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana. Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat prefentif, atau antisipatif," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (4/1/2018).

Salah satu lembaga terkait yang anggarannya tidak sesuai dengan yang diminta adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp 2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp 1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp 2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,45 triliun. Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp 2,2 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,3 triliun saja," terangnya.

Dengan begitu, ia mengatakan bahwa BMKG mendapatkan hambatan untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Indonesia. Ia juga berkata kalau sistem terkait peringatan bencana menjadi lemah akibat anggaran yang tidak sesuai.

"Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan 'early warning system' kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kita pun jadi lemah," tambah dia.



Ia pun memberikan salah satu contoh bencana yang terjadi di Indonesia yaitu tsunami di daerah Donggala-Palu. Sistem peringatan dini yang tidak berfungsi menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak bisa mengantisipasi kejadian tersebut.

"Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang. Itu kesalahan yang sangat fatal. Dan kesalahan itu terjadi karena sistem peringatan dini tidak berfungsi," tuturnya.

Tidak berhenti di situ, ia pun mempersalahkan dana cadangan yang disediakan pemerintah untuk penanganan pasca bencana. Ia lebih setuju dana tersebut dialokasikan untuk pencegahan dan antisipasi bencana alam.

"Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yang bersifat on call, yang tahun 2019 anggarannya mencapai Rp 6,5 triliun. Namun, dana tersebut dialokasikan untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi," tutupnya.

(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com