Senin, 07 Jan 2019 20:07 WIB
Pemerintah Awasi Peredaran Barang Impor Toko Online
Ilustrasi produk toko online/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengintegrasikan pertukaran data informasi untuk mengoptimalkan pemantauan devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS. Pada tahap I, kedua instansi tersebut akan mengoptimalkan informasi terkait devisa hasil ekspor dan impor yang akan diuji coba hingga akhir 2019.
Pada tahap II di tahun 2020 nanti, BI dan Kemenkeu akan mengoptimalkan monitoring dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan pemberitahuan impor barang (PIB) yang dilakukan lewat jasa e-commerce. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan BI, Farida Peranginangin mengatakan data impor barang yang dilakukan lewat market place online sampai saat ini belum termasuk dalam pantauan mereka.
"Tahap II di 2020 kami akan selesaikan dokumen arus barang. Termasuk dokumen transportasi dan data di kementerian perdagangan (Inatrade). Plus satu lagi dengan komunitas e-commerce. Saat ini kami belum cover transaksi ekspor impor e-commerce antarnegara," katanya dalam paparan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Farida bilang data impor Indonesia saat ini terus meningkat bahkan tumbuh jauh lebih pesat dibanding ekspor. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan masih di bawah dari angka yang sebenarnya di lapangan.
"Impor kita tumbuh jauh lebih tinggi dibanding ekspor di 2018. Itu pun disinyalir masih undervalue. Kebijakan kita untuk memperbaiki neraca perdagangan kita perlu didukung data yang lebih akurat. Dan insentif yang diberikan juga bisa lebih tepat sasaran," kata Farida.
Untuk itu, ke depan BI bersama Kemenkeu akan mengoptimalisasi pengumpulan informasi terkait devisa hasil impor yang dilakukan lewat toko online. Bahkan tidak menutup kemungkinan jasa titip atau jastip yang saat ini tengah digandrungi oleh banyak orang juga ikut dipantau. Jastip adalah penggunaan jasa sesorang yang sedang ke luar negeri untuk membeli suatu barang.
"Jastip kan sering dilakukan. Tas, Iphone baru. Itu akan kami match juga uang masuknya. Kami bisa minta datanya dari market placenya, visa, mastercard sehingga kita tahu persis total ekspor impor e-commerce antar negara," katanya. (eds/hns)
Pada tahap II di tahun 2020 nanti, BI dan Kemenkeu akan mengoptimalkan monitoring dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan pemberitahuan impor barang (PIB) yang dilakukan lewat jasa e-commerce. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan BI, Farida Peranginangin mengatakan data impor barang yang dilakukan lewat market place online sampai saat ini belum termasuk dalam pantauan mereka.
"Tahap II di 2020 kami akan selesaikan dokumen arus barang. Termasuk dokumen transportasi dan data di kementerian perdagangan (Inatrade). Plus satu lagi dengan komunitas e-commerce. Saat ini kami belum cover transaksi ekspor impor e-commerce antarnegara," katanya dalam paparan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (1/7/2019).
"Impor kita tumbuh jauh lebih tinggi dibanding ekspor di 2018. Itu pun disinyalir masih undervalue. Kebijakan kita untuk memperbaiki neraca perdagangan kita perlu didukung data yang lebih akurat. Dan insentif yang diberikan juga bisa lebih tepat sasaran," kata Farida.
Untuk itu, ke depan BI bersama Kemenkeu akan mengoptimalisasi pengumpulan informasi terkait devisa hasil impor yang dilakukan lewat toko online. Bahkan tidak menutup kemungkinan jasa titip atau jastip yang saat ini tengah digandrungi oleh banyak orang juga ikut dipantau. Jastip adalah penggunaan jasa sesorang yang sedang ke luar negeri untuk membeli suatu barang.
Baca juga: Gubernur BI Lantik 8 Pejabat Baru |
"Jastip kan sering dilakukan. Tas, Iphone baru. Itu akan kami match juga uang masuknya. Kami bisa minta datanya dari market placenya, visa, mastercard sehingga kita tahu persis total ekspor impor e-commerce antar negara," katanya. (eds/hns)
