Laju Penurunan Kemiskinan di Era Jokowi Disebut Melambat

Jakarta - Kemiskinan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tercatat terus turun. Namun laju penurunan kemiskinan ini disebut tak secepat era pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra dalam paparannya pada acara Forum Tebet di bilangan Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

"Presiden Jokowi selama empat tahun ini hanya berhasil menurunkan persentase kemiskinan sebanyak 1,3%," katanya.

Baca juga: Bappenas Sebut Masih Ada 9,4 Juta Orang RI yang Miskin Kronis

Gede mencatat laju penurunan kemiskinan Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi paling lambat. Angka kemiskinan tercatat hanya berkurang 520.000 jiwa per tahun. Sementara jika dibandingkan dengan laju penurunan kemiskinan era pemerintahan sebelumnya, angkanya penurunannya masih kalah cepat.

Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemiskinan tercatat turun sebesar 840.000 jiwa per tahun (turun 5,4% dalam 10 tahun), Presiden Megawati sebesar 570.000 jiwa per tahun (turun 1,75% dalam 3 tahun), Presiden Habibie sebesar 1,53 juta jiwa per tahun (turun 0,77% setahun).

"Laju penurunan kemiskinan tercepat adalah pada era Gus Dur, sebesar 5,05 juta jiwa per tahun (turun 5,02% dalam dua tahun)," katanya.

Hal yang sama juga terjadi pada angka ketimpangan yang dicatat dari gini ratio. Penurunan gini ratio di era Presiden Jokowi juga disebutkan tercatat lambat.

Baca juga: Angka Kemiskinan Diprediksi Turun Jadi 9% Tahun Ini

Sejak September 2014 hingga September 2018 gini ratio hanya turun dari 0,41 ke 0,384. Sementara jika dibandingkan pada akhir era Presiden Gus Dur ( tahun 2001), gini ratio tercatat pernah mencapai level 0,31, turun dari 0,37 di tahun 1999.

Sementara, bila ketimpangan diukur berdasarkan distribusi pengeluaran bagi 20% masyarakat terkaya, 40% masyarakat menengah, dan 40% masyarakat termiskin, capaian di era Presiden Jokowi juga belum memuaskan. Pada Maret 2018, 20% masyarakat terkaya berkontribusi terhadap 46,1% pengeluaran, 40% masyarakat menengah menguasai 36,6% pengeluaran, dan 40% masyarakat termiskin hanya menguasai 17,1% pengeluaran.

"Bandingkan dengan era Gus Dur, saat itu 20% masyarakat terkaya hanya berkontribusi 40,5% pengeluaran, masyarakat menengah menguasai 37,7% pengeluaran, dan 20% masyarakat termiskin menguasai sampai 21,7% pengeluaran," katanya. (eds/ara)