Ekonom: Menyesatkan yang Bilang RI Punya Masalah Utang

Jakarta - Memasuki 2019, situasi perpolitikan semakin memanas. Salah satu kubu selalu memanfaatkan kondisi ekonomi untuk menjadi amunisinya, yang paling sering digunakan ialah tentang utang pemerintah.

Polemik soal utang pemerintah seakan tidak ada habisnya untuk dibahas. Bahkan, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut Menteri Keuangan sebagai Menteri Pencetak Utang.

Menurut Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonom Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat, pernyataan bahwa Indonesia memiliki masalah utang adalah menyesatkan. Sebab penilaian yang benar terhadap utang suatu negara adalah pemanfaatannya bagaimana cara membayarnya.

"Menyesatkan orang yang bilang kita (Indonesia) punya masalah utang. Permasalahan utang itu dua, bukan secara absolut dan proporsi terhadap PDB, tapi dari produktivitas utang dan biaya berutang," ujarnya di Gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Untuk tahun ini, menurut Budi biaya berutang Indonesia akan lebih baik. Tahun lalu kondisi eksternal tidak bersahabat bagi negara yang memiliki utang termasuk Indonesia.

Faktornya era suku bunga yang tinggi yang didorong oleh percepatan normalisasi bank sentral AS The Fed. Hal itu menyebabkan dolar AS menguat, ditambah lagi kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Kondisi itu tidak baik bagi negara yang punya utang, khususnya utang dengan bunga mengambang," tambahnya.

Baca juga: PR Presiden Terpilih: Dorong Manufaktur Demi Perkuat Rupiah

Namun tahun ini dipercaya The Fed akan menahan diri untuk menaikkan suku bunga. Dolar AS akan melemah seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi AS yang disebabkan tingginya suku bunga.

Sementara harga minyak akan turun lantaran pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Kondisi itu menurut Budi akan meringankan Indonesia dari sisi pembayaran utang.

Dia juga percaya dengan kondisi tersebut keseimbangan primer akan lebih baik lagi. Apalagi di 2018 keseimbangan primer Indonesia mendekati 0, meskipun masih defisit. Apalagi pemerintah sedang melakukan pengereman untuk menerbitkan surat utang.

"Bu Sri Mulyani lagi berhemat jangan sampai kita bayarnya kemahalan. Karena pajaknya bagus. Kalau pajak bagus tidak perlu berutang. Makanya Desember kemarin kita tidak ada lelang," tambahnya.

Nah, keseimbangan primer itulah yang seharusnya dilihat oleh masyarakat Indonesia. Sebab jika masih defisit itu artinya pemerintah masih berutang untuk menutupi utang. Meski masih defisit tapi rasionya sudah mendekati 0.

"Orang-orang harusnya melihat data itu. Jadi sebetulnya pemerintah tidak nyari utang untuk bayar utang. Fitnah itu. tegasnya.

Baca juga: Bisa Tekuk Dolar AS, Rupiah Masih Rentan Serangan Balik

(das/fdl)