Jaring Dana, Pemerintah hingga BI Diminta Tidak 'Jeruk Makan Jeruk'

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng meminta pemerintah, Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) duduk bersama untuk mengantisipasi berebut dana masyarakat.

"Masalahnya juga di sini DPK (dana pihak ketiga) antara pemerintah dan perbankan saling mencari DPK, dan ORI kemarin dijual terakhir cukup tinggi. Ini terjadi shifting yang tadinya taruh deposito pindah ORI," kata Mekeng dalam Dialog Ekonomi Perbankan Bersama Gubernur BI di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Bicara Dolar AS, Anggota DPR Kritik BKPM Tak Bawa Investasi

Mekeng mengatakan, bank menarik dana masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Sementara itu, pemerintah juga menerbitkan surat utang yang juga menarik dana masyarakat.

"Jadi jangan jeruk makan jeruk, jeruk makan apel. Ini yang harus dicarikan jalan keluar," kata Mekeng

Baca juga: Ketua Komisi XI Geram Kampungnya Disebut Paling Miskin oleh Bambang

Mekeng menjabarkan total aset bank umum saat ini sebesar Rp 7.877,83 triliun, kredit Rp 5.160,15 triliun, DPK Rp 5.573,38 triliun. Sementara, loan to deposit ratio (LDR) 93,19%.

LDR inilah yang menurut Mekeng mesti yang diperhatikan karena mencerminkan kemampuan bank mengucurkan kredit.

Baca juga: Kata Rizal Ramli Utang Pemerintah Rp 1 T/Hari, Kemenkeu: Salah Besar!

"Yang saya agak concern LDR karena merefleksikan kemampuan perbankan menyalurkan kreditnya. Sementara salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah perbankan," sambungnya.

Dia bilang, bank juga harus mencari jalan keluar agar LDR ini turun.

"Ini yang harus dicarikan jalan keluar agar LDR ini bisa turun, caranya menambah likuiditas, kemudian melepas portofolio di bank yang dianggap bisa dilepas. Dan perbankan mendapat uangnya kembali," tutupnya. (hns/hns)