Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 31 Jan 2019 17:55 WIB

Aturan Kapal Pesiar Bebas Pajak Barang Mewah Kelar Kuartal I-2019

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Foto: Ilustrasi kapal yacht (Thinkstock) Foto: Ilustrasi kapal yacht (Thinkstock)
Jakarta - Pemerintah menargetkan aturan penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) kapal yacht atau pesiar asing yang masuk Indonesia selesai di kuartal I 2019. Langkah tersebut menjadi salah satu cara mendorong pariwisata.

Hal itu diputuskan dalam rapat yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hari ini. Rapat berlangsung pada pukul 13.30 WIB hingga pukul 14.50 WIB.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan dan Direktur Jenderal Hubungan Laut Agus Purnomo.

Menurut Rofyanto pembebasan pajak atas yacht asing akan meningkatkan industri pariwisata. Sebab, dengan dihapusnya PPnBM tersebut pemilik kapal akan melakukan registrasi. Selama ini, PPnBM atas impor yacht dikenakan 75%.


Dengan registrasi, pemilik kapal pun akan membayar pajak penambahan nilai (PPN). Sehingga bisa menambah pendapatan negara.

"Ya dampaknya akan bisa meningkatkan industri pariwisata kaya orang-orang yang belum register akan register otomotis bayar PPN-nya. Kalau sekarang belum register itu ya karena PPN tinggi 75%. Apabila gratis kan akan bayar registernya," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan aturan tersebut akan diselesaikan secepatnya. Harapannya, aturan keluar dalam bentuk revisi peraturan pemerintah (PP) di kuartal I 2019.


"Iya secepatnya dilakukan mungkin kuartal I bisa keluar kami usahakan. Iya (revisi PP) soalnya PPnBM banyak macamnya dan bisa dilakukan bertahap," sambung dia.

Selain itu, rencananya pemerintah juga akan menghapus PPnBM untuk kendaraan bermotor.

Sementara itu, Agus mengatakan aturan ini telah memasuki tahap akhir. Sehingga tinggal diselesaikan bersama Luhut dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Betul (rapat untuk mematangkan PP). Ya tinggal selesai rapat, nanti Pak Luhut dan Menteri Keuangan yang menyelesaikan," tutup dia. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed