Kritik Keras Utang Pemerintah, Eks Menkeu: Tidak Jelas untuk Apa

Jakarta - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier mengatakan, bertambahnya utang pemerintahan Presiden Joko Widodo karena menajemen pengelolaan uang hasil utang dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu indikator utang kian meningkat di rezim ini.

"Utang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macam-macam tidak terperinci," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru 'Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi' di media center pasangan Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Luhut: Yang Bilang Menteri Utang, Neneknya Menteri Utang!

Dengan begitu, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional. Menurut dia, bila pemakaian uang dari hasil utang tepat sasaran, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Utang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanya 5% saja karena penggunaan utang tidak efektif," ujar dia.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Hanya di RI Utang Digoreng Jadi Isu Politik

Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini memandang, pengelolaan uang dari hasil utang pemerintahan saat ini berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya. Pada pemerintahan sebelum Jokowi, kata dia, uang dari hasil utang dikelola secara terperinci. Sehingga, peningkatan utang tak naik sebesar saat ini.

"Sekarang utangnya penggunaan tidak jelas. Tidak efektif. Karena tidak semua untuk projek tapi sebagian itu adalah untuk pengeluaran yang sifatnya rutin atau tidak layak dibiayai dari pinjaman. Makanya perlu dilakukan reformasi APBN," jelas dia.

Baca juga: Respons Panasnya Isu Utang, Kemenkeu: Kondisi Sangat Aman

Fuad meyakini, reformasi APBN perlu dilakukan agar bisa mengatasi defisit neraca perdagangan.

"Kalau itu direformasi itu tidak akan defisit APBN. Kan sama saja tidak ada utang baru," ujar dia.

Baca juga: Rizal Ramli Beberkan Solusi Biar Jokowi Nggak Tambah Utang

Nilai utang Pemerintah Indonesia per Desember 2018 mencapai Rp 4.418 triliun dari sebelumnya senilai Rp 3.995 triliun, atau naik 10,5% sepanjang tahun. (ega/hns)