Pemerintah Pilih Defisit 0,9%

Jakarta - Pemerintah memilih opsi defisit anggaran 0,9 persen PDB atau Rp 25,1 triliun, dengan asumsi subsidi BBM Rp 89,2 triliun."Kalau alternatif pertama, itu tidak workable. Itu kan berarti ada pengeluaran yang tidak bisa ditutup, kan tidak mungkin. Jadi yang harus dipilih ya yang kedua," kata Dirjen Perbendaharan Negara Mulia P.Nasution di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (14/9/2005).Panitia Kerja (Panja) A DPR memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang berisi dua alternatif pelaksanaan subsidi BBM.Alternatif pertama, dengan asumsi subsidi BBM sebesar Rp 113,7 triliun. Dengan subsidi sebesar itu ada defisit APBN sebesar Rp 46,3 triliun atau 1,7 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Alternatif kedua, yaitu dengan asumsi subsidi BBM sebesar Rp 89,2 triliun. Adanya subsidi sebesar itu maka defisit APBN sebesar Rp 25,1 triliun atau 0,9 persen dari PDB.Menurut Mulia, dipilihnya alternatif tersebut berarti sesuai dengan rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM. "Di satu pihak tentu ada pemberian kompensasi. Di sisi lain juga ada penghematan subsidi," ujar Mulia.Di tempat terpisah, Meneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mencapai angka defisit di bawah 1 persen tersebut, maka harga BBM harus dinaikkan pada Oktober.Salah satu skenarionya adalah menaikkan harga BBM hingga 50 persen. "Kalau BBM dinaikkan pada November, naik 50 persen pun tidak akan cukup untuk mencapai defisit di bawah 1 persen," ujar Sri Mulyani di sela-sela temu koordinasi pengarusutamaan gender di Hotel Aston, Senen, Jakarta.Namun Sri Mulyani enggan menyebutkan kapan dan berapa besaran pastinya kenaikan BBM tersebut. Pembahasan mengenai hal tersebut baru akan dilakukan setelah Presiden SBY pulang dari AS.Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan supaya kompensasi mencapai sasarannya. Menteri Keuangan, lanjut Sri Mulyani, harus menghitung berapa kira-kira kenaikan harga BBM supaya defisit bisa ditekan di bawah 1 persen mengingat tahun 2005 yang tinggal 3 bulan lagi."Harga minyak kan berubah terus. Sekarang sudah turun lagi ke US$ 63 per barel. Ini kan kenaikannya berbeda. Kalau kita mengasumsikan harga minyak selalu di atas US$ 65. Menteri Keuangan harus men-develop perhitungan untuk mencapai defisit di bawah 1 persen," ujar Sri Mulyani. (qom/)