Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 07 Feb 2019 11:22 WIB

Kata Prabowo 25% Anggaran Negara Bocor, Ini Penjelasan Timses

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: Dok. CNN Indonesia TV Foto: Dok. CNN Indonesia TV
Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut 25% anggaran negara 'bocor'. Prabowo mengatakan kebocoran anggaran negara itu sudah hitung dan ditulis dalam bukunya.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo memberikan penjelasan terkait kebocoran anggaran negara tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum.

"Kebocoran keuangan negara itu sudah menjadi rahasia umum. Bocor di sini bisa dari sisi belanja, penerimaan atau pembiayaan. Bisa dalam APBN atau APBD," katanya kepada detikFinance, Kamis (7/2/2019).

Ada sejumlah indikasi kebocoran anggaran negara tersebut. Dia bilang, hal itu terlihat dari kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK, menurutnya sudah 100 lebih, belum lagi pejabat negara di tingkat pusat.

"Padahal jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK itu hanya puncak dari gunung es saja. Lebih banyak lagi kasus korupsi yang belum tertangkap," ujarnya.

Dia melanjutkan, mark up dalam belanja APBN ataupun APBD merupakan bagian dari dunia hitam. Walau begitu, Dradjad mengaku tak tahu persisnya.

Tapi, berdasarkan kasus yang telah lalu, mark up bisa mencapai 10 hingga 45%.


"Kita ingat dulu ada nyanyian M Nazaruddin. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Elza Syarif pengacara Nazaruddin menyebut mark up yang bisa mencapai 10-45%," paparnya.

"Presiden Jokowi juga menekankan jangan ada mark up. Beliau mengatakan itu pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Jika tidak banyak mark up, kenapa sampai Presiden harus menekankan hal tersebut?" jelasnya.

Bukan hanya itu, dia juga menerangkan dari sisi penerimaan juga ada kebocoran. Buktinya, kata dia, rasio pajak rendah.

"Dari sisi penerimaan juga banyak kebocoran. Buktinya adalah rasio pajak yang sangat rendah. Ini bisa disebabkan oleh KKN antara oknum petugas dan Wajib Pajak, bisa karena penghindaran dan penggelapan pajak," terangnya.

Untuk diketahui, Prabowo menyebut adanya kebocoran anggaran negara saat pidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara kemarin (6/2/2019). Prabowo mengatakan, soal kebocoran itu ia tulis dibukunya dan terjadi terus-menerus.

"Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi," jelasnya.

Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang 'bocor' mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.

"Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang... hampir Rp 500 triliun yang bocor," ujar Prabowo.

(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com