Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 08 Feb 2019 11:42 WIB

Klaim Semu Swasembada Beras

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Capres Prabowo Subianto menyayangkan impor beras yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai pemerintah tak membela kepentingan rakyat karena keran impor dibuka saat petani lokal sedang panen.

Masyarakat pun dibawa pada nostalgia swasembada beras di era Presiden Soeharto.

Klaim swasembada beras di era Soeharto memang cukup tersohor. Kala itu produksi beras sebanyak 27 juta ton berhasil mengantarkan Indonesia meraih predikat swasembada pangan di tahun 1984 di tengah konsumsi nasional yang hanya 25 juta ton atau terdapat surplus hingga 2 juta ton kala itu.


Swasembada pangan di tahun 1984 itu diakui Food and Agriculture Organization (FAO). Apa lagi, pada era Orde Baru itu RI masih bisa menyumbang 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di sejumlah negara eropa.

Presiden Soeharto kala itu dianggap sukses menyusun kebijakan yang pada akhirnya berhasil mengantarkan RI ke swasembada pangan.

Penghargaan FAO yang diterima RI kala itu adalah penghargaan berupa medali emas dua sisi. Satu sisi medali terukir gambar timbul sosok yang punya julukan bapak pembangunan itu.

Sementara ada gambar petani sedang menanam padi beserta tulisan "From Rice Importer to Self Sufficiency" di sisi sebaliknya.

Mengutip paparan Deputi Bulog Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Mulyo Sidik dalam bahan paparannya pada FAO RICE CONFERENCE 2004 di Roma, Italia dikatakan, keberhasilan swasembada pangan terutama ditopang dengan sejumlah kebijakan pro petani kala itu.

Pemerintah telah menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi dan ujung tombak mengentaskan kemiskinan dan kekurangan gizi, khususnya di daerah pedesaan.

Selama periode ini Bulog memiliki hak monopoli untuk mengimpor beras dan komoditas pangan pokok lainnya seperti gula, gandum, jagung, dan kedelai.


Pencapaian ini tentu bukan perkara mudah, karena swasembada pangan baru dicapai Soeharto setelah 17 tahun memimpin. Artinya, butuh lebih dari 3 periode bagi Soeharto untuk bisa mencapai swasembada pangan.

Dalam konteks kekinian, sepertinya mustahil bagi siapapun presidennya untuk mencapai swasembada pangan. Karena, sejak Soeharto lengser, tak ada satupun presiden yang pernah berkuasa lebih dari 10 tahun. Itu pun, baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang punya masa kepemimpinan 10 tahun hingga saat ini.

Selain lamanya waktu yang dibutuhkan untuk swasembada, program ini pun tercatat tak langgeng. Dalam rentang 32 tahun kepemimpinan presiden yang wafat 27 Januari 2008 tersebut, hanya sekali saja RI mencapai predikat swasembada pangan.


Namun, klaim swasembada beras kala itu bisa dikatakan semu. Lantaran, RI tetap melakukan impor beras di periode pemerintahan Presiden Soeharto.

Hal tersebut terungkap lewat fakta dilakukannya kembali impor beras begitu memasuki pertengahan tahun 1990, bahkan jumlahnya terus membengkak. Mengutip data BPS, RI mengimpor hingga 3 juta ton beras di tahun 1995. Di akhir periode kepemimpinan Soeharto, impor beras RI mencapai puncaknya yakni sebanyak 6 juta ton di tahun 1998.

Simak Juga 'Kata Jokowi Beras Bulog Tokcer Tanpa Cacat':

[Gambas:Video 20detik]

Klaim Semu Swasembada Beras
(dna/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com