.webp)
"Iya tentu (kebocoran anggaran), kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap? Pasti (bocor). Tapi kesimpulannya tidak berlebihan," kata JK di Kantor Pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).
JK menyebut, kebocoran anggaran terjadi karena ada pejabat hingga kepala daerah yang melakukan korupsi. JK membantah jika besarannya mencapai 25%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut JK, penyimpangan alokasi anggaran ditemui pada pos proyek pembangunan.
"Tentu semua korupsi salah, tetapi artinya tidak sebesar apa yang dikatakan itu (kebocoran 25%). Apalagi orang sekarang dengan sudah banyak orang yang ditangkap, sehingga orang takut. Hanya betul-betul yang korupsi sekarang itu yang pemberani-pemberani yang tidak takut ditangkap," papar JK.
"Karena menteri saja 9 yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19, ada negara seperti itu tidak? Tunjukkan satu negara yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya 9, coba cari negara yang seperti itu. Jadi memang ada korupsi, tetapi kita tekankan juga sangat keras (pemberantasannya)," lanjut JK.
Baca juga: Tudingan Anggaran Bocor di Kampanye Prabowo |
Soal angka pasti kebocoran anggaran, JK menyebut sulit melakukan penghitungan.
"Tidak ada (perkiraan), sulit kita perkirakan. Bahwa kasus-kasus yang kita lihat itu, orang minta bagian 7 persen, ada 10 persen, tidak ada yang minta 25 persen. Yang paling nakal kira-kira 15 persen, yang masuk pengadilan ya saya tidak tahu yang lain," kata JK.
Simak video saat Luhut Blak-blakan Bicara Utang Negara:
 |
