Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 12 Feb 2019 17:28 WIB

Saran untuk Pemerintah Akhiri Polemik Bagasi Berbayar

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Edward/detikcom Foto: Edward/detikcom
Jakarta - Penerapan bagasi berbayar di penerbangan berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) di tanah air saat ini masih menjadi polemik. Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri masih melakukan kajian perlu kah mengatur tarif bagasi pesawat.

Pengamat Transportasi, Alvin Lie mengatakan bahwa terkait masalah bagasi berbayar coba dilihat tidak dari perspektif aturan di Indonesia namun coba dilihat dari aturan internasional.

Sebab sebagai bagian dari anggota penerbangan internasional tepatnya dalam resolusi International Air Transport Association (IATA) nomor 302 tahun 2011 yang ditegaskan bahwa maskapai diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri kebijakan bagasi.

"Di aturan tersebut disebutkan mulai dari membebaskan biaya bagasi seluruhnya, sebagian ataupun mengenakan biaya pada bagasi yang dibawa oleh penumpang. Tidak hanya itu, kewenangan pengenaan biaya tersebut juga boleh dengan penentuan tarif berdasarkan biaya per kilogram, biaya berdasarkan sektor, biaya sama rata dan sebagainya," katanya.


Lalu jika dilihat di dalam negeri, tambah Alvin, memang sejak dulu tidak diatur, maskapai bebas menentukan sendiri. Bahkan di Peraturan Menteri (Permenhub) nomor 185 tahun 2015 ditegaskan bahwa maskapai berbiaya rendah atau no frill boleh menerapkan bagasi berbayar atau tanpa bagasi gratis. Sedangkan untuk maskapai dengan kategori medium service dapat memberikan bagasi gratis hingga 15 kilogram. Lalu untuk full service maksimal 20 kilogram.

"Jadi terkait penerapan bagasi berbayar oleh maskapai LCC jika dilihat dari aturan yang ada, baik internasional atau Indonesia tidak menyalahi aturan yang ada. Sebab mereka berhak untuk itu. Dan untuk ini para maskapai tersebut juga telah melaporkan terkait rencana pemberlakuan bagasi berbayar dan juga telah melakukan sosialisasi," katanya.

Alvin juga mengakui bahwa memang di Indonesia pemberlakuan bagasi berbayar ini menimbulkan polemik dan sempat terjadi penolakan, hal tersebut karena konsumen penerbangan di negara kita telah lama dimanjakan dengan pemberian bagasi cuma-cuma dan ini merupakan perubahan yang pahit.

"Tidak hanya di Indonesia, di Inggris perubahan yang terjadi juga menimbulkan resistensi. Seperti belum lama ini, maskapai LCC bernama Flybe menerapkan aturan bahwa bagasi yang dibawa ke kabin harus diukur volumenya dan besarnya. Dan yang melebihi aturan yang ada akan dikenakan biaya tambahan, maka ramailah publik di Inggris," katanya.

Pada kesempatan terpisah Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan untuk mengakhiri polemik terkait pro kontra bagasi berbayar ini maskapai diharapkan lebih mengedepankan faktor proporsional dan menggencarkan sosialisasi terkait bagasi berbayar baik dari tarifnya ataupun acuan aturan yang berlaku.

"Tidak dipungkiri jika saat ini ada maskapai langsung mengenakan tarif yang cukup memberatkan ditambah lagi kurang sosialisasi, akhir terjadilah kegaduhan. Saya mempunyai keyakinan jika konsumen dikenakan tarif yang proporsional dan diberikan sosialisasi yang masif maka penumpang akan bisa menerima kok," katanya.


Terkait desakan beberapa pihak yang meminta agar pemerintah mengatur masalah tarif bagasi ini, Agus menyarankan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak terlalu jatuh mengurusi masalah tersebut. Selain hal ini sudah ada peraturannya di dalam ataupun di luar negeri.

"Lebih baik Kemenhub jangan terlalu jauh masuk mengurusi bagasi berbayar, Pemerintah fokus saja terkait masalah keselamatan penerbangan Itu yang utama," lanjut Pambagio. (dna/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com