LPDB Dorong Perajin Batik Pamekasan Bentuk Koperasi

Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM mengharapkan sentra-sentra perajin batik yang ada di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur membentuk koperasi. Hal ini perlu dilakukan guna mempermudah LPDB-KUMKM dalam penyaluran dana bergulir melalui koperasi.

"Di sini sangat besar potensi ekonomi kreatif dari perajin batik, saya ingin klaster-klaster di Kabupaten Pamekasan, paling tidak di tingkat kecamatan, membentuk koperasi yang anggotanya perajin batik. Hal ini agar kita lebih mudah menyalurkan dana bergulir ke koperasinya," ungkap Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo dalam keterangannya, Sabtu (16/2/2019).

Baca juga: LPDB Targetkan Dana Bergulir Tersalur hingga Rp 1,5 T di 2019

Braman mengungkapkan hal itu dalam acara Sosialisasi Program Inklusif LPDB-KUMKM di Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur, Kamis (14/2). Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM Rulli Nuryanto, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan Jon Yulianto, para pimpinan dari Jamkrindo, Jamkrida, Bank Jatim, dan pegiat UMKM dari seluruh kabupaten di Madura.

Menurut Braman, ini dilakukan sebagai upaya LPDB-KUMKM mendorong koperasi dan UMKM di Kabupaten Pamekasan agar lebih proaktif mendapatkan dana bergulir dengan bunga rendah.

Braman mengungkapkan, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir di Pamekasan dalam kurun waktu 12 tahun sebesar Rp 350 juta. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis agar koperasi dan para pelaku UMKM lebih proaktif mengakses dana bergulir.

"Salah satu strateginya adalah coaching clinic, bagaimana mencari solusi permasalahan yang dihadapi selama ini. Misalnya proposal, apa persyaratannya. Tentunya itu akan ditangani tim teknis kita dari bisnis dan syariah," kata Braman.

Braman mengakui hampir 70 persen koperasi yang mengajukan proposal ke LPDB-KUMKM dalam tata kelola keuangannya masih kurang sempurna. "Inilah bentuk dari pembinaan LPDB, supaya lebih diperbaiki dan disempurnakan lagi, sehingga mereka bisa mengajukan kembali sesuai dengan ketentuan SOP yang telah kita bangun bersama di manajemen baru," tambah Braman.

Karenanya, melalui coaching clinic ini akan dibina, bagaimana mereka menata laporan keuangannya. "Saya berharap ada peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang positif dan meningkat. Saya tidak ingin SHU menjadi menurun, "imbuhnya.

Braman berharap melalui Sosialisasi Program Inklusif ada dari peserta yang mengajukan dana bergulir, sehingga target tahun 2019 sebesar 1,5 triliun dapat tersalurkan.

"1,5 triliun di 2019 harus benar-benar tersalurkan, paling tidak dari 100 peserta, minimal 10 persen sudah mengajukan proposal pengajuan," tandas Braman.

Sementara itu Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin menjelaskan, kegiatan Sosialisasi Program Inklusif LPDB-KUMKM di Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk mempermudah koperasi dan UMKM di Madura dalam mendapatkan dana bergulir.

Menurutnya, kegiatan Ini diikuti 106 peserta, terdiri dari koperasi 60 peserta, BPR 23 peserta dan sisanya kalangan UMKM. Jaenal menjelaskan, keinginan koperasi dan UMKM di Madura mendapatkan dana bergulir sangat besar, khususnya dana bergulir syariah. Potensi besar seperti ini yang mendorong pihaknya menggelar sosialisasi dan bimtek.

Dalam kesempatan yang sama, Kadis UMKM Kabupaten Pamekasan Jon Yulianto mengatakan, kehadiran LPDB-KUMKM sangat membantu koperasi dan UMKM di Pamekasan. Mereka mendapatkan solusi permodalan dengan bunga rendah.

Pihaknya berharap perlunya pendampingan UMKM di Pamekasan dalam pengembangan modal usaha, mengingat banyaknya pelaku UMKM di Pamekasan diantaranya adalah PKL (Pedagang Kaki Lima).

Pembiayaan Mikro

Pada kesempatan itu Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo juga menjelaskan, kalau dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerapkan layanan pembiayaan ke pengusaha kelas mikro secara langsung.

Pelaksanaannya masih menungu regulasinya dalam bentuk Permenkop, namun Braman optimis layanan berbasis usaha mikro akan diwujudkan pertengahan 2019 mendatang.

"Regulasinya sedang dibuat dalam bentuk Permenkop, dan kita akan membuka layanan untuk itu secara online (Fintech) dan mengenai segala persyaratannya sedang kita susun. Yang jelas, kita akan menyiapkan pendanaan yang dapat dijangkau usaha mikro", ungkapnya.

Baca juga: LPDB akan Monitor Pemanfaatan Dana Bergulir Lewat CMFS

Dalam melayani pembiayaan usaha mikro dan wirausaha pemula di Indonesia dengan maksimal pinjaman Rp 50 juta, Braman menegaskan, pembiayaan usaha mikro tersebut murni tanpa agunan.

"Ya tentu prosesnya berbeda dengan dana bergulir, tetapi bunganya sama dengan KUR yaitu 7 persen. Kita tunggu saja, Insya Allah pertengahan tahun ini sudah jalan," katanya. (ega/ara)