Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 18 Feb 2019 19:31 WIB

Debat Capres Kedua Belum Menyentuh Masalah Utama

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta - Sejumlah pengamat menilai paparan dan pandangan yang disampaikan masing-masing capres dalam debat yang digelar tadi malam belum memberikan gambaran yang jelas terhadap tantangan Indonesia yang akan dihadapi di masa datang.

Para pengamat dari berbagai bidang menilai hasil debat Capres dengan tema energi, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup dan sumber daya alam belum dirasa maksimal.

Pakar ekonomi pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, di sektor pangan, debat capres masih terlalu menekankan isu swasembada dan tidak membahas salah satu isu pokok mengenai pangan, terutama beras atau stabilitas harga.

Ke depan, menurut dia, masalah pangan bukan lagi hanya terkait pada kebijakan pertanian agricultural policy, tapi sudah pada isu kebijakan pangan (food policy) food policy.

"Isunya bukan lagi pada swasembada, karena ini hanya soal perut, tapi pada kebijakan pangan food policy yang terkait dengan pembangunan manusia," kata Bustanul dalam keterangannya, Senin (18/2/2019).


Oleh karena itu, lanjut Bustanul, isu terpenting adalah bagaimana meningkatkan akses masyarakat, terutama kelompok miskin, terhadap kebutuhan pangan dan gizi.

Di sisi lain, Bustanul juga mengungkapkan ada kemajuan yang signfikan dalam pengelolaan pangan antara lain kebijakan sudah berbasis satu data produksi yang sudah disepakati 33,2 juta ton (dibanding perkiraan 46 juta ton sebelumnya) dan hal tersebut penting dalam seperti pada dalam menghitung kebutuhan impor beras misalnya.

Mengenai isu impor pangan, menurut Bustanul, ini bukanlah hal yang baru, tdan hampir terjadi setiap tahun dan impor kurang lebih hanya 5% dari keperluan konsumsi yang menurut definisi internasional berarti Indonesia sudah swasembada beras. "Isu ini bukan hal barulah," katanya.

Sementara di sektor energi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Febby Tumiwa menilai pandangan dan materi yang disampaikan kedua capres di bidang energi belum menyentuh hal yang subtansif. Sebagian besar debat pada masalah impor BBM.

Padahal, selain mengurangi impor BBM, salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana mengkaitkan isu energi dengan perubahan perubahan iklim atau pengurangan emisi CO2CO2.


Padahal keadaan dunia terkait energi sudah banyak berubah baik dari segi persepsi dan kebijakan pengurangan pengunaan batu bara, serta perubahan teknologi dan biaya untuk energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

Febby mengatakan tidak terlihat adanya pembahasan mengena target Indonesia dalam mencapai bauran energi sesuai dengan target. Misalnya untuk di sektor tenaga listrik, pada 2027 sebagian besar yaitu 54,4% dari pembangkit listrik menggunakan batu bara, kemudian 23% enegeri terbarukan dnan 22,2% gas alam.

Di sektor infrastruktur, peneliti CSIS Deni Friawan mengungkapkan seharusnya pertanyaan ke depan bukan lagi soal perlu atau tidak pembangunan infrastruktur tapi adalah infrastruktur dalam bentuk apa, dan di sektor mana pembangunan ini dilakukan, dan sumber pembiayaan.

Menurut Deni, meski pemerintahan Jokowi-JK sudah menggenjot pembangunan infrastruktur, pada jalur yang benar dan sudah berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi.



Namun hasilnya baru sebatas mengurangi laju penurunan kebutuhan infrastruktur yang diukur dari stok infrastruktur terhadap PDB yang dalam 4 tahun terakhir ini stabil.

"Ke depan yang perlu diperkuat adalah bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih dipercepat dan dirasakan dampaknya," kata Deni.

Deni mengakui, memang dibutuhkan waktu, dan juga bagaimana mencari keseimbangan antara pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan dan yang lebih bisa menciptakan dampak multiplier.

"Pembangunan infrastruktur juga perlu dibiayai secara berkesinambungan, tidak saja dari APBN, perlu manajemen resiko yang baik untuk peran serta BUMN maupun pola PPP (Public Private Partnership), dan perbaikan kerangka peraturan dan insentif untuk menarik minat swasta," tuturnya.

Sementara Peneliti Senior LPEM-UI Alin Halimatussadiah menilai debat capres belum banyak menyinggung isu lingkungan yang terkait dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan.

"Saya tidak melihat pembangunan berkelanjutan di sebut oleh kedua calon, isu sustainable development tidak menjadi hal menarik bagi kedua kandidat, padahal pembangunan berkelanjutan harusnya menjadi pertimbangan di semua sektor ini yang lebih subtansi," kata Alin.

Dia juga mempertanyakan, visi kedua kandidat yang sama-sama ingin meningkatkan penggunaan energi terbarukan berbasis minyak nabati biodiesel dan biofuel, namun tidak mempertimbangkan dampaknya pada pembangunan berkelanjutan, sustainable development misalnya antara kebutuhan lahan untuk pangan dan kebutuhan untuk bahan baku BBN biodiesel dan biofuel.

Sementara itu, menurut ekonom Mari Elka Pangestu, dari diskusi juga terungkap bahwa dalam tantangan pembangunan ke depan Indonesia membutuhkan sedikitnya tiga perubahan kerangka pikir (mindset change).

Di antaranya yaitu mainstreaming pembangunan berkelanjutan di semua sektor yang tidak terbatas kepada isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, tetapi kepada semua target pembangunan berkelanjutan (target sosio-ekonomi), pemerataan kesempatan kerja (job creation), dan role of state atau peran kehadiran negara baik dari sisi regulasi dan penentuan kepentingan rakyat banyak,serta peran BUMN.

"Ketiga isu atau mindset change ini perlu muncul dalam debat capres mendatang," kata Mari Pangestu.

Isu pembangunan berkelanjutan atau climate change tidak hanya semata-mata untuk memenuhi komitmen pemerinta terhadap kesepakatan Paris, tapi yang sangat penting adalah untuk kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jika Indonesia lalai menerapkan isu perekonomian Indonesia akan terbebani oleh biaya yang muncul dari dampak kerusakan dari climate change dan ini akan menggerus potensi perekonomian.

Tanpa memperhatikan isu ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kawasan merah atau di bawah 5% per tahun, dan sebaliknya jika isu ini mendapat perhatian lebih serius, ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh sampai 6%, bahkan bisa lebih.

"Jadi pembangunan berkelanjutan dan tindakan yang dilakukan harus dilihat sebagai investasi sekarang untuk kebutuhan dan pembangunan ekonomi ke depan," kata Mari.

(fdl/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com