Pangkas Dana 'Perjalanan Dinas', 186 Pemda Berhasil Hemat Rp 6,9 T

Jakarta - Sejak pertama kali memimpin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung membuat gebrakan dengan memangkas biaya perjalanan dinas para birokrat karena dianggap sebagai pemborosan. Kebijakan tersebut masih berlanjut dan diikuti hampir seluruh pejabat daerah di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, kebijakan tersebut berlangsung dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam catatannya, dari 186 pemda di Wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun dalam tahun 2018.

Baca juga: Jokowi: Anggaran Jangan Dihabiskan untuk Rapat hingga Dinas!

Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.

"Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran," kata Syafruddin dalam keterangannya, Selasa (19/2/2019).

Dikatakan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.

Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah.

Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.

"Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi di tahun mendatang," ujarnya.

Baca juga: Kementan Potong Perjalanan Dinas dan Rapat Luar Kota Rp 600 Miliar

Sementara itu Deputi Bidang RB Kunwas Kementerian PANRB M Yusuf Ateh menjelaskan, hasil evaluasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, tahun 2018 pihaknya melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD, dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD. (dna/zlf)