Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 26 Feb 2019 11:14 WIB

Aturan Taksi Online 4 Kali Diganti, Tak akan Digugat Lagi?

Trio Hamdani - detikFinance
Ilustrasi Taksi Online/Foto: Dana Aditiasari/detikFinance Ilustrasi Taksi Online/Foto: Dana Aditiasari/detikFinance
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah empat kali mengganti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Aturan tersebut mengatur taksi online.

Gonta-ganti aturan taksi online dilakukan karena selalu digugat. Akhirnya Kemenhub menerbitkan aturan paling baru yaitu Permenhub Nomor PM 118 Tahun 2018. Lantas apakah aturan tersebut bakal bernasib sama, alias digugat lagi?

"Nah artinya ini kan sudah empat kali nih Peraturan Menteri ini. Ini yang terakhir menurut saya sudah sangat responsif kita, sangat akomodatif kita," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi dalam Sosialisasi PM 118 di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).


Dia memaparkan, PM 118 dibuat dengan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu harusnya sudah mewakili aspirasi seluruh pihak.

"Jadi menurut saya ini paling baik. Makanya saya katakan berkali kali, regulasi ini regulasi gotong-royong, ada pemerintah ada aplikator, ada pengemudi," sebutnya.

Kalaupun pada gilirannya nanti ada yang keberatan dengan PM 118, dia meminta membiarkan dulu aturan ini berjalan. Jika perlu dilakukan penyesuaian, Kemenhub tak menutup diri untuk merevisi aturan.

"Biar ini berlaku dulu, berjalan dulu, nanti saya kira begitu ada perkembangan lagi yang lain, baik menyangkut masalah IT, sistem dan sebagainya, bisa saja kita lakukan penyesuaian. Sementara ini biarin jalan dulu satu tahun katakan gitu, kalau memang perlu direvisi ya kita revisi saja," jelasnya.


Terlepas dari itu, Budi mencatat empat Permenhub tentang taksi online sudah dibuat hanya dalam jangka waktu 2,5 tahunan. Diharapkan aturan terbaru bisa diterima dengan baik.

"Mudah-mudahan dengan semangat kita bisa segera mengimplementasikan ini jadi pertanda baik. Kita akan catat dalam sejarah perhubungan, satu persoalan diatur dalam empat PM dalam jangka 2,5 tahun lebih," tambahnya. (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed