Follow detikFinance Follow Linkedin
Minggu, 03 Mar 2019 18:14 WIB

Menengok Sejarah Kelam Industri Maskapai RI di Era Orde Baru

- detikFinance
Foto: ABC Australia Foto: ABC Australia
Jakarta - Polemik harga tiket pesawat dari awal tahun hingga kini masih bergulir. Masyarakat mengeluhkan tarif tiket yang melambung tinggi sejak awal tahun lalu dan hingga kini penurunan tarif tiket dinilai belum sesuai yang diharapkan masyarakat.

Para perusahaan maskapai justru mengeluhkan faktor biaya operasional yang tinggi, salah satunya harga bahan bakan avtur.

Jika dilihat dari sejarahnya, industri maskapai di tanah air pernah mengalami situasi yang lebih buruk. Dulu industri maskapai pernah sangat tidak efisien, kemudian dibenahi persaingannya hingga akhirnya tercipta efisiensi. Kini penyakit industri maskapai dinilai kumat lagi.

Guru besar ilmu ekonomi sekaligus peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengatakan, industri penerbangan di masa lampau adalah sejarah pasar yang buruk karena praktek kartel.


"Setelah reformasi dan ditetapkan UU Persaingan Usaha dan anti monopoli tahun 1999, maka industri ini bersaing secara sehat, industri menjadi efisien, harga tiket terjangkau dan jumlah penumpang meningkat pesat," ujarnya dalam diskusi online, Minggu (3/3/2019).

Menurut data yang dia jabarkan pertumbuhan industri maskapai terlihat dari jumlah perjalanan yang meningkat pesat sejak awal tahun 2000an. Hal itu lantaran para pemain di dalamnya sudah melakukan persaingan secara sehat.

"Industri ini pada masa sebelum UU persaingan usaha adalah industri yang paling tidak efisien di dunia karena praktek kartel yang didukung oleh pemerintah dalam hal ini menteri perhubungan. Pelaku melakukan kesepakatan kartel kemudian menentukan harga batas bawah yang tinggi dan mahal. Semua pelaku dilarang untuk bersaing, tidak boleh menjual tiket di bawah harga patokan," ujarnya.

Penentuan harga batas bawah yang disepakati oleh para pemain, membuat harga tiket pesawat kala itu terus meningkat. Didik menilai kesepakatan itu justru melarang pelaku untuk melakukan efisiensi.

"Inilah praktek kartel paling sempurna yang menyebabkan harga tiket sangat tinggi dan tidak hanya membebani konsumen tetapi membebani ekonomi secara keseluruhan. Praktek kartel tersebut semakin sempurna karena negara menjadi pendukung dan pelindungnya dengan penetapan patokan harga melalui surat keputusan menteri perhubungan," tambahnya.



Praktek itu luntur sejak 1999 setelah reformasi DPR menetapkan UU anti monopoli dan persaingan sehat. Sejak itu praktek kartel zaman orde baru karena KKN berhadapan dengan UU tersebut sehingga surat keputusan menteri perhubungan yang menetapkan patokan harga melanggar undang-undang tersebut.

"Praktek kebijakan menteri perhubungan sejatinya adalah kartel yang dilakukan oleh negara," tambahnya.

Sejak saat itu KPPU mulai mengikis praktek kartel tersebut dengan cara meminta menteri perhubungan pada waktu itu jenderal Agum Gumelar untuk menghapus harga patokan.

Sejak saat itu industri penerbangan semakin bersaing dan menjadi lebih efisien. Maskapai dengan tarif murah atau low cost carrier mulai bermunculan dan masyarakat banyak menikmati harga tiket murah. Dampaknya ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih efisien sehingga perdagangan antar pulau meningkat.

"Ini merupakan keberhasilan baru yang memudahkan perpindahan orang dan barang di dalam negeri dan membantu berdagangan lebih efisien di tengah angkutan laut kurang baik," kata Didik.

Sayangnya, Didik menilai, industri penerbangan saat ini mulai mengarah ke zaman orde baru. Dia melihat adanya gelagat praktik kartel. Pelaku dengan struktur pasar yang terkonsentrasi dapat dengan mudah mengendalikan harga.

"Sekarang sejak akhir tahun 2018 harga tiket meningkat pesat dan tidak turun kembali sebagai tanda ada indikasi praktek persaingan tidak sehat. Coba lihat grafik awal selama hampir dua dekade industri ini tumbuh terus dengan harga tiket yang kita nikmati selama ini efisien. Kalau mereka rugi tak akan tumbuh," tutupnya.



(das/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com