Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 14 Mar 2019 14:01 WIB

Jokowi Singgung Menteri Ekspor, JK: Nantilah Sehabis Pemilu

Aditya Mardiastuti - detikFinance
Wapres Jusuf Kalla/Foto: Fida/detikcom Wapres Jusuf Kalla/Foto: Fida/detikcom
Nusa Dua - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita sempat bertanya dalam sidang kabinet apa perlu ada Menteri Investasi dan Menteri Ekspor. Pertanyaan ini disampaikan Jokowi lantaran dia kesal neraca dagang defisit terus, padahal masalah sudah dan tidak segera dibereskan.

Merespons pernyataan Jokowi soal Menteri Investasi dan Menteri Ekspor itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut buka suara. Menurut JK Menteri Investasi dan Menteri Ekspor itu akan dipertimbangkan setelah pemilu 17 April nanti.

"Itu nanti lah sehabis pemilu," kata JK di sela acara International Reform Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3/2019).


JK menjelaskan berdasarkan aturannya jumlah anggota kabinet maksimal 35 orang. Di Kabinet Kerja saat ini terdapat 34 menteri, terdiri dari 30 menteri sektor dan 4 menteri koordinator.

"Tapi itu begini, di kabinet itu ada undang-undangnya tidak boleh lebih dari 35 menteri. jadi kalau ada menambah harus ada dikurangi," kata JK.

Mengacu pada pasal 15 UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ketentuan maksimal jumlah kementerian yaitu 34 kementerian. Pembentukan kementerian tersebut mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.


Sebelumnya, usulan itu muncul karena kondisi investasi dan ekspor di Indonesia yang dinilai masih kalah dari negara tetangga. Jokowi juga menyinggung negara Uni Eropa sudah memiliki menteri di bidang tersebut.

"Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet, apakah perlu, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor, sudah," ujar Jokowi saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2019 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3).

"Di Uni Eropa ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor, negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. Dua menteri mungkin perlu. Tapi nanti kalau ada menteri itu nggak nendang lagi yang salah, ya, kita semuanya sudah," sambungnya. (ams/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com