PLN Terapkan Tarif Keekonomian Mulai 2006

Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menerapkan tarif keekonomian secara bertahap mulai tahun 2006 terhadap pelanggan yang tarifnya sangat jauh dari biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.Penerapan tarif ini untuk menjaga keekonomian tarif, karena saat ini biaya pokok penyediaan listrik lebih mahal dibandingkan dengan tarif dasar listrik (TDL)."Rencananya tarif keekonomian dilakukan secara bertahap, karena ada pelanggan tertentu yang harga keekonomiannya sangat jauh. Jadi ada yang ditargetkan harganya sampai menjadi harga ekonomis pada tahun 2006," kata Dirut PLN Eddie Widiono.Hal ini disampaikan dia di sela acara diskusi interaktif energi terbarukan di Kantor Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jl Medan Merdeka Selatan Jakarta, Kamis (22/9/2005). Khusus untuk pelanggan rumah tangga kecil dengan pemakaian 450 VA (volt amphere), menurut Eddie, penerapan harga keekonomiannya dilakukan tahun 2007."Jadi tidak bisa langsung naik 100 persen. Tapi kalau yang tarifnya sudah dekat dengan harga keekonomian langsung dinaikkan ke harga keekonomian," ujarnya.Implementasi automatic tarrif adjustment ini, kata Eddie, hanya akan berlaku pada pelanggan yang regulated tarrif (tarifnya ditentukan pemerintah). Berdasarkan inflasi, kurs dan harga BBM yang mekanisme kenaikannya per tiga bulan sekali."Untuk kenaikannya tergantung subsidi yang diberikan pemerintah untuk PLN, jadi tidak ada skenario," ujar Eddie.Sedangkan pelanggan industri besar atau pelanggan besar tarif lainnya tidak ditentukan pemerintah, tapi lewat proses business to business dengan PLN.Menurut Eddie, pada tahun ini diperlukan subsidi sebesar Rp 15 triliun dari semula yang sebesar Rp 12 triliun. Selisih dana sebesar Rp 3 triliun ini, lanjut Eddie, jika tidak dari subsidi akan direncanakan pinjaman ke perbankan atau foreign direct investment (FDI). Sedangkan untuk tahun depan, kebutuhan subsidi diperkirakan mencapai Rp 34 triliun. Konsep subsidi yang lalu adalah subsidi konsumen terarah, yaitu untuk konsumen tertentu. Nantinya selisih antara biaya penyediaan dengan margin diganti pemerintah. "Kita berharap ke depan konsep subsidi ini diperluas," tambah Eddie. (ir/)