"Masalah karet nanti akan dibantu oleh Kementerian PUPR, di-collect atau dikumpulkan oleh BUMDes-BUMDes. Karet ini akan digunakan untuk bahan pembuatan aspal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (17/3/2019).
Di sisi lain, menurutnya, pemerintah juga akan membantu konektivitas infrastruktur di Bengkulu Utara, terutama konektivitas antarkecamatan. Pasalnya, infrastruktur jalan yang dibangun oleh dana desa tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung oleh konektivitas antarkecamatan.
"Di Bengkulu Utara masih kurang infrastrukturnya. Banyak daerah yang jalannya belum baik, jembatannya belum baik, Kementerian PUPR akan membantu terkait masalah konektivitas ini," ujar Eko.
Terkait konektivitas infrastruktur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan prioritas pemerintah untuk Bengkulu Utara adalah memenuhi konektivitas, terutama di wilayah perkebunan. Seperti diketahui, sebagian masyarakat di Bengkulu Utara hidup di sektor perkebunan.
"Sebagaimana yang dikatakan Pak Menteri Desa, sebaik apapun dana desa kalau konektivitas keluar tidak dipenuhi, hasilnya tidak akan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan cawe-cawe untuk konektivitas wilayah perkebunan," ujarnya.
Sementara itu, pada kunjungan kerja tersebut, Eko menyerahkan sertifikat hak milik Transmigran sebanyak 400 bidang tanah dan sertifikat hak milik masyarakat sebanyak 538 bidang di Kabupaten Bengkulu Utara.
Ia juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, bantuan pengembangan sosial budaya daerah transmigrasi, bantuan pengembangan usaha transmigrasi, dan bantuan dana alokasi khusus afirmasi berupa peningkatan jalan nonstatus di Kabupaten Bengkulu Utara.
Baca berita lainnya dari Kemendes di sini. (mul/mpr)
