Era Jokowi Gaji PNS Jarang Naik, Tapi Dapat THR dan Kenaikan Tukin

Jakarta - Kementerian Keuangan membenarkan informasi kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan setiap tahun selama era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sedangkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhitung kenaikan gaji PNS baru dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada 2015 sebesar 6% dan 2019 sebesar 5%.

Namun, Dirjen Anggaran Askolani mengatakan pada tahun 2016-2018 para abdi negara mendapatkan tunjangan hari raya (THR) serta peningkatan tunjangan kinerja (tukin).

"2014-2018 kenaikan dilakukan di tunjangan lauk pauk, pemberian THR untuk aparatur negara dan pensiunan, kenaikan dana kehormatan veteran, kenaikan tunjangan Babinsa setara babinkamtibmas Polri ," kata Askolani saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Beredar Data Kenaikan Gaji PNS Era SBY, Ini Kata Kemenkeu

Sebelumnya PNS hanya mendapat kenaikan gaji pokok, namun tak ada THR dan kenaikan Tunjangan kinerja. Hal itu baru terjadi sejak 2016.

"Sebelum 2015 tidak ada (THR)," tegas dia.

Askolani mengungkapkan, kenaikan tukin dilakukan terhadap 86 kementerian/lembaga (K/L). Sehingga, aspek kesejahteraan para abdi negara masih bisa terjaga.

"Kenaikan tukin untuk 86 KL. Dengan demikian aparat birokrasi TNI Polri tetap mendapatkan perbaikan kesejahteraan," ujar dia.

Baca juga: Top Banget! Setelah Naik Gaji, PNS Dapat THR dan Gaji ke-13

Dapat diketahui, ada pesan berantai yang menyebutkan bahwa selama dua periode SBY menjadi kepala negara, gaji PNS selalu naik. Angkanya pun rata-rata dobel digit. Hanya pada tahun 2010 sebesar 5%, tahun 2013 sebesar 7%, dan 2013 sebesar 6%.

Sedangkan era Jokowi, kenaikan gaji PNS baru dilaksanakan pada 2015 sebesar 6% dan tahun 2019 sebesar 5%. (hek/dna)