Sri Mulyani Diminta Tak Ngeyel soal Pajak Perusahaan

Jakarta - Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jangan meragukan permintaan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi) terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan.

Saat menghadiri acara deklarasi 10.000 pengusaha nasional Di Istora Senayan pada Kamis (21/3) lalu, Jokowi menceritakan upayanya untuk menurunkan PPH Badan. Namun, di depan pengusaha itu juga Jokowi masih kebingungan mengapa proses penurunannya tak kunjung rampung.

"Sebagai seorang menteri, Sri Mulyani tidak seharusnya meragukan keputusan yang sudah dibuat oleh Jokowi, memahami bahwa Jokowi seorang risk taker dan bukan seorang pemimpin yang populis," kata Misbakhun dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (23/3/2019).

"Jangan sampai ada kesan bahwa Kementerian Keuangan tidak mendukung sepenuhnya apa yang telah menjadi keputusan presiden," tambahnya.

Baca juga: Anggota DPR Ini Dorong Jokowi 'Ceraikan' Pajak dari Kemenkeu

Misbakhun menjelaskan, penyesuaian tarif PPh Badan ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan daya saing dunia usaha tanah air. Dengan turunya tarif pajak, maka investor dari luar negeri pun menjadi lebih tertarik menanamkan dananya di Indonesia.

Selain itu, penurunan tarif PPh Badan diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran pajak yang nantinya berdampak pada meningkatnya kepatuhan para wajib pajak (WP).

Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) ini juga menyadari bahwa penurunan tarif PPh Badan akan berdampak pada penerimaan pajak. Hanya saja, dampak jangka menengah panjang akan memberikan relaksasi pada dunia usaha yang secara agregat berdampak bagi kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

"Seharusnya Sri Mulyani menyiapkan mitigasi risikonya dari sisi kebijakan fiskal di APBN dan mengambil posisi mendukung upaya presiden tersebut. Karena posisi menteri adalah pembantu presiden," ungkap dia.

Baca juga: Beda Rencana Jokowi dan Prabowo Potong Pajak Penghasilan

(hek/eds)