Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 09 Apr 2019 14:20 WIB

'Kartu Sakti' Jokowi Jadi Perdebatan, Ini Penjelasan Istana

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom
Jakarta - Calon presiden (capres) petahana nomor 01, Joko Widodo (Jokowi) punya program Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, dan KIP Kuliah. Tiga 'kartu sakti' ini beberapa kali diperkenalkan Jokowi ke publik saat kampanye.

Di sisi lain, program 'kartu sakti' juga menjadi perdebatan lantaran Kartu Pra Kerja dinilai untuk membiayai pengangguran. Bahkan, 'kartu sakti' Jokowi ini kerap dikritik lawannya, pasangan capres cawapres nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menanggapi polemik seputar 'kartu sakti' tersebut, Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika buka suara. Berikut penjelasannya yang dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/4/2019):

Kartu Pra Kerja

Pada dasarnya indikator ketenagakerjaan nasional cenderung membaik. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) misalnya turun dari 5,9% (2014) menjadi 5,3% (2018). Penciptaan lapangan kerja mencapai 9,38 juta sepanjang 2015-2018. Tentu saja masih perlu perbaikan dan ketekunan untuk menyelesaikan masalah ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan membangun keterkaitan keterampilan antara dunia pendidikan dengan pasar tenaga kerja. Ini yang menjadi salah satu dasar pemerintah menyiapkan Kartu Pra-Kerja.

Kartu Pra-Kerja merupakan kebijakan afirmasi untuk pelatihan dan menjaga daya beli bagi pengangguran. Tujuannya meningkatkan produktivitas dengan memberikan bantuan dalam rangka menyiapkan penerimanya masuk ke pasar tenaga kerja. Program pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Selain itu, pelatihan diberikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah, lembaga pelatihan kerja milik swasta, pusat pelatihan milik sektor industri, BUMN dan komunitas.


Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, Kartu Pra-Kerja pada akhirnya mendukung percepatan transformasi struktural perekonomian nasional menuju negara industri. Selain itu, Kartu Pra-kerja, menjadi jawaban atas kebutuhan tenaga kerja berkualitas. Dengan keterampilan dan sertifikasi yang dimiliki, maka tenaga kerja ditargetkan bukan hanya menjadi karyawan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru lewat wirausaha. Dengan demikian, kita yakin dapat terhindar dari jebakan pendapatan menengah.

Kartu Sembako

Dalam struktur pendapatan rumah tangga miskin, peranan pengeluaran makanan masih dominan. Menurut data BPS (2018), peranan beras, misalnya, mencapai 25% pada garis kemiskinan di perdesaan pada Agustus 2018, sedangkan di perkotaan 19 persen. Jika komoditas lainnya dikalkulasi, maka kontribusi sembilan bahan pokok mencapai 2/3 hingga ¾ dari total konsumsi rumah tangga miskin. Pemerintah selama 4 tahun ini telah menjaga stabilitas harga/inflasi (termasuk inflasi pangan) dengan sangat baik.


Namun, antisipasi terhadap kemungkinan tekanan harga tinggi (inflasi) di masa depan tetap harus dilakukan, karena pengaruhnya sangat terasa bagi pendapatan rumah tangga miskin. Kartu Sembako merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Pangan dan disinergikan dengan bantuan tetap pada Program Keluarga Harapan (PKH). Lewat Kartu Sembako, pemerintah ingin mengurangi kerentanan terhadap perkembangan harga, sehingga daya beli rumah lebih terjaga dan mengurangi potensi terjebak ke dalam kemiskinan. Dengan konsumsi yang terjaga, maka pertumbuhan ekonomi pun dapat dipacu.

KIP Kuliah

KIP Kuliah merupakan satu kesatuan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebelumnya program-program serupa telah mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas SDM. Salah satu indikatornya tergambar dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). KIP Kuliah bertujuan mulia untuk memberikan kesempatan bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah hingga perguruan tinggi. KIP Kuliah merupakan kelanjutan dari KIP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disinergikan dengan Program Bidik Misi dan dengan beasiswa lainnya.


Dalam kaitannya dengan biaya kuliah, dapat dijelaskan bahwa perkembangan inflasi pendidikan relatif terjaga. Pada 2015-2018, rata-rata inflasi pendidikan (tergabung pada komponen pendidikan, rekreasi, dan olahraga) hanya 3,29% per tahun. Angka tersebut tidak begitu jauh dari rata-rata inflasi umum sebesar 3,29%. Sementara pada periode 2011-2014, rata-rata inflasi pendidikan mencapai 4,43% per tahun, sedangkan inflasi umum rata-rata 6,2% per tahun.



Tonton juga video Kupas Gaya Bahasa Jokowi Vs Prabowo Jelang Final Pilpres:

[Gambas:Video 20detik]


'Kartu Sakti' Jokowi Jadi Perdebatan, Ini Penjelasan Istana
(hns/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com