Senin, 15 Apr 2019 12:07 WIB
Karyawan BUMN Setuju Pembentukan Holding Penerbangan?
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding BUMN penerbangan. Sempat terdengar kabar bahwa karyawan salah satu perusahaan pelat merah menolak rencana tersebut, yaitu Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II (Sekarpura II).
Sekretaris Jendral DPP Sekarpura II Trisna Wijaya menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan sikap atas rencana dibentuknya holding BUMN penerbangan.
"Belum ada sikap menolak atau menerima," kata dia ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (15/4/2019).
Dia mengatakan, ada karyawan yang memang menolak rencana tersebut. Namun dari Serikat Karyawan masih mempelajari rencana Kementerian BUMN.
"Kalau di suara-suara bawah anggota bervariasi, ada yang menolak ada yang masih minta kajian. Tapi yang keluar dari serikat resmi (masih) mengkaji ya, dalam hal ini mendalami terhadap risiko-risiko, dampak positif maupun negatif terkait rencana holding ini sendiri," jelasnya.
Pihaknya ingin ada kepastian bahwa Kementerian BUMN bisa mengatasi risiko-risiko yang bakal muncul jika nantinya holding penerbangan dibentuk.
"Apakah memang risiko-risiko ini nanti ke depannya bisa dimitigasi, di-barrier atau bagaimana. Karena kebetulan informasinya sih task force dari Kementerian BUMN juga masih baru bekerja, jadi belum ada dokumen apapun terkait risiko finance dan lain-lainnya yang kita bisa sharing ya, dibagi ya," tambahnya.
Simak juga video Menteri BUMN Minta Perkebunan Nusantara Melek Digital:
(ara/ara)
Sekretaris Jendral DPP Sekarpura II Trisna Wijaya menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan sikap atas rencana dibentuknya holding BUMN penerbangan.
"Belum ada sikap menolak atau menerima," kata dia ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (15/4/2019).
Dia mengatakan, ada karyawan yang memang menolak rencana tersebut. Namun dari Serikat Karyawan masih mempelajari rencana Kementerian BUMN.
"Kalau di suara-suara bawah anggota bervariasi, ada yang menolak ada yang masih minta kajian. Tapi yang keluar dari serikat resmi (masih) mengkaji ya, dalam hal ini mendalami terhadap risiko-risiko, dampak positif maupun negatif terkait rencana holding ini sendiri," jelasnya.
Pihaknya ingin ada kepastian bahwa Kementerian BUMN bisa mengatasi risiko-risiko yang bakal muncul jika nantinya holding penerbangan dibentuk.
"Apakah memang risiko-risiko ini nanti ke depannya bisa dimitigasi, di-barrier atau bagaimana. Karena kebetulan informasinya sih task force dari Kementerian BUMN juga masih baru bekerja, jadi belum ada dokumen apapun terkait risiko finance dan lain-lainnya yang kita bisa sharing ya, dibagi ya," tambahnya.
Simak juga video Menteri BUMN Minta Perkebunan Nusantara Melek Digital:
(ara/ara)
