.webp)
Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan alasan pembentukan holding BUMN penerbangan karena sebagai negara kepulauan konektivitas udara sangat dibutuhkan. Dibutuhkan dana yang besar untuk investasi guna menghubungkan antar daerah melalui angkutan udara.
"Sehingga dibutuhkan kalau kita harus melakukan investasi banyak untuk mendorong sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk konektivitasnya melalui udara. Tentunya kita harus melakukan banyak investasi. Kita tidak hanya bisa bergantung dari dana pemerintah saja, kita harus melakukan hal seperti ini," terangnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (15/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Serba-serbi Holding BUMN di Indonesia |
Para BUMN yang terkait dengan industri penerbangan pun didorong untuk memperkuat konektivitas udara. Dengan pembentukan holding BUMN penerbangan diharapkan neraca keuangannya makin kuat.
"Karena itu yang kita pelajari adalah neraca dari perusahaan ini. Holding dibentuk tidak terlepas untuk melihat. Sehingga neracanya lebih besar, sehingga kita bisa melakukan investasi yang lebih banyak," tambahnya.
Pemerintah, kata Rini, tengah mempelajari pembentukan holding dengan menggandeng konsultan. Dia juga mengakui sudah berkirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk berkoordinasi.
"Pada dasarnya holding itu kita lakukan dengan kita melakukan analisa. Dalam kita membuat holding, kita analisa. Analisa itu kita undang Kemenkeu, Kemenkumham. Kalau infrastruktur holding untuk konstruksi kita undang Kementerian PUPR. Kalau urusan penerbangan kita undang Kemenhub. Hal-hal itu seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," tambahnya.
Mengutip CNN Indonesia, surat bersifat rahasia Menteri BUMN Rini Soemarno ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pembentukan Holding BUMN Penerbangan diduga bocor. Surat tertanggal 25 Maret 2019 tersebut berisikan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kajian Pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.
Dalam surat itu, Rini mengatakan kepada Sri Mulyani bahwa kementeriannya sudah membuat kajian tentang pembentukan holding BUMN sarana dan prasarana perhubungan udara. Surat itu bernomor S- 180 /MBU/03/2019.
Ada beberapa garis besar hasil kajian. Salah satunya, manfaat pembentukan perusahaan induk itu. Pembentukan holding tersebut diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan tantangan di industri sektor perhubungan udara di Indonesia.
Dalam surat tersebut Kementerian BUMN mengusulkan agar nantinya PT Survai Udara Penas (Persero) bisa menjadi induk. Mereka juga mengusulkan agar PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero) menjadi anggota holding. (das/ara)
