Menpan-RB Minta PNS Tidak Masuk Hiruk Pikuk Politik

Jakarta - Puncak pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden sudah selesai pada 17 April 2019. Meski demikian, seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) tetap diminta bersikap netral dan tidak hanyut dalam euforia politik 5 tahunan.

"Dalam kesempatan ini saya sampaikan seluruh ASN untuk tidak masuk dalam hiruk-pikuk daripada opini politik yang masih berlangsung sampai sekarang. Dan Insyaallah ini akan selesai pada waktunya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: BKN Catat ada 990 Kasus Pelanggaran Netralitas PNS

Dia meminta pihak yang bertanggung jawab di masing-masing kementerian maupun lembaga (K/L) mengawasi para anak buahnya dalam menjaga netralitas pasca Pilpres.

"Kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah, provinsi dan pemda untuk mengawasi kembali ASN kita untuk betul-betul menjadi kembali kepada petugas negara, ASN petugas negara," paparnya.

Baca juga: PNS Ikut Politik Praktis, MenpanRB: Mundur atau Dipecat!

Dia memahami bahwa ASN memiliki hak politik. Hanya saja kata dia cukup disalurkan di bilik suara. Selesainya pilpres ini, ASN ditekankan kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

"Dalam hadapi konstelasi politik agar ASN netral. Saya berkali-kali saya sampaikan. Alhamdulillah saya katakan bahwa ASN walaupun punya hak politik tapi hanya bisa digunakan di bilik suara, tidak politik praktis," tambahnya.


Tonton juga video Sambangi Kemendagri, ICW Desak Pemecatan 1.466 PNS Koruptor:

[Gambas:Video 20detik]

(ara/ara)