Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 27 Apr 2019 22:14 WIB

Aturan Upah Mau Direvisi Jokowi, Menguntungkan Buruh?

Hendra Kusuma - detikFinance
Ilustrasi/Foto: AFP/Juni Kriswanto Ilustrasi/Foto: AFP/Juni Kriswanto
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merevisi aturan pengupahan yang berlaku sejak 2015. Alasannya, guna memberikan penghasilan yang lebih baik bagi buruh di Indonesia.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam beleid ini, kenaikan upah buruh sesuai angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi.

Pemerintah pun telah menerima masukan dari para serikat pekerja dalam megnubah aturan tersebut. Salah satu yang diinginkan buruh adalah adanya hak berunding dalam kenaikan gaji. Lalu jika dibandingkan sebetulnya aturan mana yang lebih menguntungkan buruh?


Menurut peneliti INDEF Bhima Yudhistira mengatakan revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 akan lebih menguntungkan para buruh.

"Lebih untung jika PP 78 direvisi, Karena penetapan kenaikan upah selama ini memberatkan pengusaha juga," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Adapun, rumusan baru pengupahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yaitu UMP tahun depan= UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan x (inflasi + pertumbuhan ekonomi)). Aturan ini pun berlaku setiap tahunnya.

"Ada yang belum siap dengan naik setinggi aturan PP karena kondisi ekonomi yang melemah," ujar dia.


Jika benar akan direvisi, kata Bhima, membuka peluang berunding antara buruh dengan pemberi kerja yang selama ini sudah hilang. Sehingga, nantinya kenaikan upah buruh pun akan naik tinggi atau tidaknya ditentukan pada saat perundingan.

"Di situlah pentingnya ruang perundingan yang sifatnya tripartit," ungkap dia. (hek/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed