Jurus Pemerintah Dongkrak Investasi dari Pelabuhan hingga Bandara

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan bandara dan pelabuhan menjadi gerbang utama bagi masuknya investasi dalam penguatan perekonomian Indonesia.

Perbaikan kinerja dan pelayanan publik di kedua area tersebut menjadi hal yang sangat fundamental dan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi.

Demikian disampaikannya dalam acara Deklarasi Komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas di Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/4/2019).

"Pembangunan zona integritas pada kawasan bandara dan pelabuhan merupakan role model spirit island of integrity bagi terciptanya integritas dan pelayanan publik yang baik," ujar Syafruddin dalam kesempatan tersebut.

Baca juga: Strategi Pemerintah Dongkrak Efektifitas Penggunaan Anggaran

Hal ini sejalan dengan strategi penguatan ekonomi nasional yaitu menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi terbaik investasi dunia.

"Bappenas telah menghitung persepsi optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam 5 besar di dunia," pungkas Syafruddin.

Lanjutnya dikatakan, melalui pembangunan zona integritas, masyarakat dapat merasakan langsung perbaikan kualitas pelayanan publik. Tata kelola lintas instansi pada kawasan strategis ini akan semakin terpadu.

"Seluruh negara di dunia berpacu menghadirkan tata kelola pemerintahan terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya," ucap Syafruddin.

Pembangunan zona integritas akan menciptakan budaya melayani, budaya kinerja, dan budaya integritas sebagai bagian dari mengaselerasi reformasi birokrasi. Setiap unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akan menjadi proyek percontohan perubahan kualitas pelayanan pemerintahan.

Syafruddin mengatakan dalam tiga tahun terakhir pembangunan zona integritas di kementerian dan lembaga berkembang sangat pesat. Ini menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik berintegritas yang terbebas dari korupsi.

"Capaian ini tentu harus diapresiasi karena menandai semakin akuntabelnya aspek keuangan dan hukum," tuturnya.

Baca juga: JK Harap KTT Jalur Sutera Modern di China Bermanfaat Buat RI

Keduanya merupakan unsur yang sangat penting terlaksananya demokrasi dan pembangunan di Indonesia.

Hadir dalam deklarasi zona integritas ini Menteri Perhubungan Budi Karya, Ketua KPK Agus Raharjo, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Atef, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie serta beberapa pejabat di lingkungan TNI/POLRI serta pelabuhan. (dna/dna)