CONTINUE TO SITE >

Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 07 Mei 2019 16:38 WIB

Kelola Dana Desa, Desa di Malang Ini Bisa Raup Rp 1,3 Miliar Setahun

Tia Reisha - detikFinance
Foto: Kemendes PDTT Foto: Kemendes PDTT
Malang - Keberhasilan Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam mengelola dana desa mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan. Dana desa yang digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah berhasil menyulap desa ini menjadi lokasi wisata yang menyedot ribuan pengunjung setiap harinya.

Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko mengatakan bahwa BUMDes yang ia kelola telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga lebih dari Rp 1,3 miliar pada tahun 2018. Padahal sebelumnya, PADes Pujon Kidul hanya berkisar Rp 30-40 juta per tahun. Tahun ini, ia pun meyakini mampu meraih PADes hingga Rp 2,5 miliar.

"Tahun 2011 saat saya baru menjadi kepala desa, PADes kita hanya berkisar antara Rp 20-30 juta per tahun. Ada peningkatan signifikan ketika kita mulai mengelola dana desa. Kita mendirikan BUMDes, kita manfaatkan potensi, kita gerakkan seluruh masyarakat. Tahun 2017, PADes kita meningkat menjadi Rp 162 juta, tahun 2018 Rp 1 miliar lebih, langsung melonjak drastis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/5/2019).

Desa Wisata Pujon Kidul memiliki ragam wahana menarik dengan nuansa asri perdesaan seperti kafe sawah, panen hasil pertanian, memerah susu sapi, kolam renang untuk anak-anak, off road, hingga wisata berkuda. Tak hanya itu, desa wisata ini juga memiliki banyak tempat selfie yang sangat menarik. Wisatawan yang berkunjung pun tak sedikit jumlahnya, rata-rata 3.000 pengunjung saat hari kerja dan 5.000 pengunjung saat hari libur.


"Luas Desa Pujon Kidul 330 hektare. Tanaman masyarakat kita jadikan wisata petik apel, wisata petik sayur, sehingga hasil pertanian warga juga menjadi mahal harganya. Di desa ini juga banyak yang berprofesi sebagai peternak (sapi perah). Kita ingin ada nilai tambah untuk peternak ini. Kemudian kita ingin meningkatkan derajat petani dan peternak. Ketika orang kota datang ke peternak untuk memerah sapi, masyarakat desa bangga karena anak kota belajar dengan masyarakat desa," ujarnya.

Udi juga mengatakan prinsip dalam mengembangkan BUMDes tak hanya agar BUMDes dapat meningkatkan omzet dan PADes. Menurutnya, prinsip utamanya adalah BUMDes dapat memberikan dampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat. Sejak berdirinya desa wisata ini, masyarakat memiliki ragam usaha tambahan seperti homestay, sewa kuda, wisata pertanian, wisata ternak, dan sebagainya.

"Jangan sampai BUMDes besar, masyarakat tidak bergerak. Jangan sampai jalan lurus, bagus, tetapi urbanisasi masif, kemiskinan tidak menurun, pengangguran juga demikian. Tapi bagaimana BUMDes ini berjalan bersama masyarakat menata ekonomi yang memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyampaikan keputusan mendirikan BUMDes berawal dari hasil pemetaan desa terkait kebutuhan pembangunan desa yang mencapai Rp 21 miliar. Kebutuhan tersebut menuntut desa untuk memiliki PADes yang tinggi agar tidak hanya mengandalkan dana desa. Berangkat dari permasalahan tersebut, dalam forum musyawarah desa, perangkat desa bersama masyarakat sepakat untuk mendirikan BUMDes.


"Dampak dana desa sangat signifikan. Tahun 2014 kita mapping, kita lakukan pemetaan untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan masyarakat sehingga kita hitung kebutuhannya. Untuk pembangunan fisik saja kebutuhannya Rp 21 miliar. Proses itu kita sampaikan kepada masyarakat, kita ajak masyarakat berpikir, kalau hanya mengandalkan dana desa, kita butuh waktu lama, 21 tahun. Akhirnya kita sampaikan bahwa kita perlu meningkatkan PADes, caranya ya hanya melalui BUMDes," tutupnya.

Informasi lainnya dari Kemendes PDTT bisa dilihat di sini.

Kelola Dana Desa, Desa di Malang Ini Bisa Raup Rp 1,3 Miliar Setahun
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
Breaking News
×
Putusan Sengketa Pilpres 2019
Putusan Sengketa Pilpres 2019 Selengkapnya